Anggota DPR/DPRD yang hanya bermodal populer minus ideologi dinilai merusak sistem ketatanegaraan. Alhasil, sejumlah kader parpol menggugat UU Pemilu ke MK.
Bawaslu Lampung mendirikan 2.899 posko pengawal hak pilih. Posko ini ditujukan untuk masyarakat dalam melaporkan proses coklit data pemilih Pilkada 2024.
Pihak kepolisian memutakhirkan data terkini WN Cina yang diamankan dari sebuah rumah kontrakan di Banyuwangi. Jumlahnya bukan 20 orang, tetapi 28 orang.
Coklit merupakan proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih. Caranya dengan datang langsung ke rumah warga.