Kementerian PANRB hapus sistem honorer dan minta instansi pemerintahan pakai jasa outsourcing di posisi tertentu. Pemkot Solo enggan pakai tenaga outsourcing.
Kepala BNN Provinsi Banten Hendri Marpaung menyebut Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) telah memeriksa hakim DA dan YR.