Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, menyebutkan Pemprov DKI belum bisa menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026.
Pemkot Mataram memastikan 655 pegawai honorer non database tetap bekerja hingga 2026, berbeda dengan Pemprov NTB yang tidak memperpanjang kontrak mereka.
Massa buruh menggeruduk Kantor Gubernur DIY, siang ini. Mereka menolak besaran upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan akhir 2025.