Program Tapera di 2024 memicu kontroversi, dengan potongan gaji 3% bagi pekerja. Buruh dan pengusaha menolak, menilai beban dan efektivitasnya meragukan.
Pemkot Bima menerima 22 unit rumah layak huni dari Pemerintah Pusat. Upaya ini bertujuan mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas RTLH di kota.