.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengatakan, pihaknya memerlukan pemetaan ulang kuota CPNS 2025. Hal ini jumlah kementerian yang bertambah dari 34 instansi menjadi 48 instansi.
Dalam pemecahan kementerian ini, sejumlah pegawai mengikuti pengampu di instansi baru. Dia mencontohkan Kemenkumham yang dipecah menjadi tiga kementerian, salah satunya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di mana pegawai yang bertugas di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menjadi pegawai di kementerian itu.
"Jadi gini, kan memang dari 34 kementerian menjadi 48 kementerian, tentunya yang itu kan sebenarnya fungsi pemerintah kan sudah jelas ya di Undang-undang Pemerintahan. Jadi yang dipecah itu kan fungsi-fungsi pemerintahan, nah di setiap instansi pemerintahan sudah ada pengampunya," kata Rini dalam detikNews dikutip Jumat (27/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi misalnya, fungsi hukum misalnya, yang dulu yang menangani hukum, ketika Kementerian Hukum dia akan pindah, yang menangani Imigrasi dengan Pemasyarakatan dia akan pindah ke kementerian itu, jadi pegawainya akan mengikuti seperti itu," katanya.
Rini mengatakan, pihaknya masih fokus dalam perekrutan CPNS tahun 2024. Dalam pemenuhan kuota CPNS tahun depan pihaknya perlu memetakan jabatan dari masing-masing kementerian.
"Jadi mengenai masalah CPNS kan kita baru menyelesaikan kemarin, formasinya pun kan masih formasi yang lama. Mereka (kementerian) kita wajibkan untuk membuat peta jabatan lagi, peta kebutuhan jabatan lagi, baru kita hitung, jadi nggak bisa ujug-ujug apakah kita akan buka, atau mereka mengatakan, 'oh kami cukup' ya sudah kita tidak akan buka, 'oh kami masih membutuhkan', nanti kita buka," katanya.
"Jadi kan kita mulai dari awal lagi nih. Karena kan hasil kemarin yang CPNS yang 200 ribu lebih itu kan berdasarkan kementerian-kementerian yang lama. Nah ini kan sekarang kita sedang petakan lagi, nanti mereka pun, kementerian-kementerian yang baru harus membuat pemetaan," jelasnya.
Formasi CPNS 2024 di Setiap Insntansi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek): 15.462 formasi
Kementerian Agama (Kemenag): 20.772 formasi
Kementerian Kesehatan (Kemenkes): 8.607 formasi
Kementerian Perhubungan (Kemenhub):
- Tenaga Teknis: 1.385 formasi
- Tenaga Kesehatan: 6 formasi
Kementerian Sosial (Kemensos):
- Tenaga Teknis: 125 formasi
- Tenaga Kesehatan 141 formasi
Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):
- Tenaga Teknis: 6.385 formasi
- Tenaga Kesehatan: 3 formasi
Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu): 1.984 formasi
Kementerian Pertahanan (Kemenhan):
- Tenaga Teknis: 13.687 formasi
- Tenaga Kesehatan: 4.597 formasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): 781 formasi
Kejaksaan Agung (Kejagung): 11.030 formasi (gabung formasi PPPK).
Lembaga Administrasi Negara (LAN): 144 formasi
Mahkamah Agung (MA): 4.949 formasi
Badan SAR Nasional (Basarnas): 1.389 formasi
(nir/nwy)
