Wakil Ketua Umum KADIN, Bambang Soesatyo, dorong revisi UU KADIN untuk adaptasi ekonomi digital. KADIN perlu peran strategis dalam pengambilan kebijakan.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan RKUHAP tak mengatur soal penyadapan. Habiburokhman menyebut penyadapan diatur melalui undang-undang khusus.
Pengesahan UU TNI menuai kritik dari akademisi Arry Bainus. Ia menilai prosesnya terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat, mirip dengan Omnibus Law.
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menolak Revisi UU TNI. Dinilai akan meruntuhkan supremasi sipil, memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil.