Polri merespons usulan dari Kementerian HAM yang meminta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihapuskan. Polri menghargai adanya usulan tersebut.
Sebanyak 5.573 pegawai honorer di Dompu lolos PPPK Paruh Waktu. Mereka antre berhari-hari untuk mendapatkan SKCK, sementara Polres berupaya mempercepat proses.
Usulan penghapusan SKCK menuai pro dan kontra. Usulan itu disampaikan oleh Kementerian HAM dengan berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Polres Jombang menerima penghargaan kategori A dari Kapolri atas layanan SIM dan SKCK prima. Kapolres Ardi Kurniawan berkomitmen terus tingkatkan pelayanan.
Pencatutan nama Kementerian Hukum dan HAM dalam informasi penghapusan SKCK itu juga keliru mengingat kementerian itu tidak ada lagi di pemerintahan Prabowo