Pengesahan revisi UU TNI memicu penolakan luas di masyarakat. Aksi protes terjadi di berbagai daerah, dengan kritik tajam dari pakar hukum dan akademisi.
Pada masa reses DPR, RDPU soal revisi KUHAP akan terus berlangsung dengan seizin pimpinan. DPR berharap pembahasan revisi KUHAP bisa lebih partisipatif.
Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah netral dalam dinamika internal PPP. Pemerintah akan hati-hati dalam mengesahkan pengurus baru partai.
Mahkamah Agung menjelaskan status Itong Isnaini Hidayat, mantan hakim terpidana korupsi, diaktifkan untuk proses pemberhentian tidak hormat sebagai ASN.
Keluarga GS, korban persekusi di Sukabumi, menolak restorative justice dan ingin proses hukum berlanjut. Mereka mendesak keadilan bagi GS yang terluka.
Pengesahan UU TNI menuai kritik dari akademisi Arry Bainus. Ia menilai prosesnya terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat, mirip dengan Omnibus Law.