Pembangunan Sekolah Rakyat di Pasuruan hampir rampung, ditargetkan selesai 30 Juli 2026. Program ini bertujuan meningkatkan pendidikan masyarakat kurang mampu.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menolak reaktivasi SPP di SMA/SMK. Ia menegaskan pendidikan gratis adalah tanggung jawab pemerintah, bukan masyarakat.
Masyarakat bingung mengapa nama mereka dicoret dari daftar penerima bansos PKH BPNT. Hal ini bergantung pada data NIK KTP dan desil sehingga perlu daftar lagi.