detiksearch

detikBali

Serikat Pekerja Dorong Penetapan UMP NTB Ikuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Serikat Pekerja Nasional (SPN) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemerintah agar menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2025 menjadi Rp 2,7 juta.

Jumat, 08 Nov 2024 17:17 WIB

detikFinance

Bamsoet Sebut Kadin Akan Bentuk Satgas Usai Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan pihaknya akan bentuk satgas untuk menjawab putusan MK.

Rabu, 06 Nov 2024 18:43 WIB

detikJatim

Ini Poin Penting Wajib Tahu soal Gugatan UU Cipta Kerja yang Dikabulkan MK

Sejak awal penerapannya, UU Cipta Kerja menjadi sorotan banyak pihak di Indonesia. Dari 21 poin yang dikabulkan MK, 10 poin penting wajib tahu.

Senin, 04 Nov 2024 08:00 WIB

detikSulsel

ASS-Fatma Komitmen Dukung Hak Buruh Usai MK Revisi UU Cipta Kerja

Pasangan calon gubernur ASS-Fatma berkomitmen mendukung hak buruh setelah putusan MK. Mereka akan memperluas jaminan sosial dan pelatihan keterampilan.

Sabtu, 02 Nov 2024 19:15 WIB

detikFinance

Respons Putusan MK, Pengusaha Minta Upah Buruh Tetap Ikut UU Cipta Kerja

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal undang-undang ketenagakerjaan dikeluarkan dari undang-undang Cipta Kerja.

Jumat, 01 Nov 2024 19:27 WIB

detikFinance

Airlangga Respons MK soal Aturan Ketenagakerjaan Dikeluarkan dari UU Cipta Kerja

Menko Airlangga Hartarto merespons amar putusan MK yang memerintahkan pemerintah & DPR membuat Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan terpisah dari UU Cipta Kerja.

Jumat, 01 Nov 2024 18:29 WIB

detikFinance

MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal UU Cipta Kerja, Buruh Buka Suara

Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review UU Cipta Kerja, mengubah 21 pasal. Buruh menyambut baik keputusan ini sebagai kemenangan perjuangan mereka.

Jumat, 01 Nov 2024 08:55 WIB

detikFinance

Menaker Mau Pelajari PP Pengupahan & UU Cipta Kerja yang Diprotes Buruh

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan mempelajari protes buruh terkait pengupahan dan UU Cipta Kerja. Dia akan melibatkan pakar untuk analisis lebih lanjut.

Selasa, 22 Okt 2024 16:45 WIB