Pemprov Bali dan Kejati tandatangani PKS untuk pelaksanaan pidana kerja sosial. Kerja sama ini bertujuan untuk sistem peradilan yang lebih humanis dan efektif.
Komisi III DPR membahas RUU Perampasan Aset yang mengatur perampasan aset tanpa putusan pidana. 2 konsepnya conviction dan non-conviction based forfeiture.