DPRD Karangasem menunda persetujuan penyertaan modal Rp 1 miliar ke Bank BPD Bali. Penurunan ini akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Asosiasi Penukaran Valuta Asing (PVA) di Bali memastikan jika ada money changer yang nakal dan mencurangi konsumen, maka dipastikan usahanya adalah ilegal.
DPRD Bali sarankan Gubernur Koster bentuk Perusda untuk pengendalian Angkutan Sewa Khusus. Usulan ini bertujuan untuk legalitas dan perlindungan sopir lokal.