Menkum Supratman Agtas menjelaskan syarat melepas status WNI, termasuk tidak memiliki tunggakan pajak dan kasus pidana. Proses melibatkan 14 kementerian.
PK menyampaikan kasus pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dan kasus suap yang melibatkan mantan Dirjen Imigrasi Silmy Karim dinilai yang paling menonjol.