.webp)
Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat, Nurul Adha, ditunjuk langsung untuk memimpin sementara Kabupaten Lombok Barat seusai Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/7/2026).
Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Jamaluddin Maladi, mengatakan penunjukan itu berdasarkan surat dari Kemendagri atau radiogram yang diterbitkan pada Selasa (21/7/).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Jamal, sapaannya, radiogram nomor: 100.2.7/5368/SJ itu diterbitkan berkenaan dengan penangkapan dan penahanan Lalu Ahmad Zaini dalam kasus suap proyek senilai Rp 12 miliar.
"Benar hari ini kami terima surat dari Kemendagri. Jadi Wabup Lobar yang akan menjalankan roda pemerintahan sementara," ujar Jamal, Selasa malam (21/7/2026).
Berdasarkan radiogram yang diterbitkan Kemendagri, Jamal berujar, sesuai Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditegaskan, kepala daerah yang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangan.
Selanjutnya, dalam radiogram juga diterangkan berdasarkan pasal 66 ayat (1) huruf C UU Nomor 23 Tahun 2014, Wakil Bupati dapat melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan.
"Jadi dalam poin ketiga itu demi menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Lobar, Wabup dapat melaksanakan tugas sebagai kepala daerah sampai dengan adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut," kata Jamal mengutip isi radiogram Kemendagri tersebut.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengaku kaget LAZ ditangkap KPK. "Jadi gini, saya jujur saja, saya sangat kaget sekaget-kagetnya dengan kejadian OTT ini. Dan saya harapkan mudah-mudahan ini yang terakhir yang terjadi di NTB," ujar Iqbal saat mengecek Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kantor Balai Pemeliharaan Jalan Dinas PU Perkim NTB, Selasa.
