detikJateng

Upaya DBH Migas Naik, Pemkab Blora Rencanakan Ajukan JR UU HKPD ke MK

Demi menaikkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Blok Cepu untuk Blora, pemerintah Kabupaten Blora berencana mengajukan judicial review.

Jumat, 07 Jun 2024 14:26 WIB

detikNews

UU KIA Disahkan, Kemnaker: Sejahterakan Ibu & Anak Menuju Indonesia Emas

Kementerian Ketenagakerjaan menyambut baik persetujuan DPR RI atas RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi undang-undang.

Jumat, 07 Jun 2024 11:17 WIB

detikJatim

Aturan Lengkap UU KIA tentang Cuti 6 Bulan untuk Ibu Melahirkan

UU KIA pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan disahkan. Bagaimana aturan lengkap UU KIA tentang cuti 6 bulan untuk ibu melahirkan?

Kamis, 06 Jun 2024 15:01 WIB

detikNews

Ingin Jadi Walkot Jakpus, Kader Demokrat Gugat UU DKJ ke MK

Ketua DPC Demokrat Jakpus Taufiqurrahman menggugat Pasal terkait Wali Kota di Jakarta dipilih langsung oleh Gubernur.

Kamis, 06 Jun 2024 13:54 WIB

detikNews

KPK Sambut Baik Wacana Revisi UU KPK: Bagus Kalau Ada Perubahan

Ketua Komisi III DPR RI membuka peluang dilakukannya revisi UU KPK. KPK menyambut baik adanya wacana untuk merevisi UU KPK tersebut.

Kamis, 06 Jun 2024 12:38 WIB

detikJabar

Aturan Lengkap UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Termasuk Cuti Melahirkan 6 Bulan

Kesejahteraan Ibu dan Anak menurut UU adalah sebuah kondisi yang menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak dalam keluarga. Simak poin-poinnya.

Kamis, 06 Jun 2024 11:00 WIB

detikJatim

Respons Pengusaha Surabaya soal UU KIA Atur Cuti 6 Bulan Bagi Ibu Melahirkan

DPR telah mengesahkan UU KIA yang mengatur cuti melahirkan bisa sampai 6 bulan. Begini respons pengusaha di Surabaya.

Kamis, 06 Jun 2024 11:39 WIB

detikNews

Revisi UU Polri Akan Dibahas Terbuka, Bambang Pacul: Jangan Terlalu Curiga

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) mengatakan Revisi Undang-undang Polri akan dibahas secara terbuka.

Kamis, 06 Jun 2024 10:18 WIB

detikNews

Komisi III DPR RI Buka Peluang Revisi UU KPK Karena Banyak Komplain

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Pacul Wuryanto membuka peluang dilakukannya revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Kamis, 06 Jun 2024 09:21 WIB

detikNews

Ketua Komisi III DPR Buka Peluang Revisi UU KPK: Karena Banyak Komplain

"Kita bisa lakukan revisi karena ini sudah tahun 2019 juga UU-nya, udah 5 tahun lah, bisa kita tata ulang karena banyak yang komplain juga," kata Bambang Pacul.

Rabu, 05 Jun 2024 18:54 WIB