Intimidasi media di Indonesia menghambat keterbukaan informasi. Komisi Informasi soroti perlunya perlindungan hukum untuk hak masyarakat mendapatkan informasi.
Baleg DPR RI menggelar rapat Revisi Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam rapat ini, muncul usulan pembentukan otoritas pengawas koperasi.