Apakah peruntukan rumah tinggal bisa dirubah menjadi jalan masuk

Berdasarkan pertanyaan dimatas, perlu diketahui terlebih dahulu jalan perumahan merupakan jalan khusus sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 16 UU No 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan yang berbunyi, Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

Sesuai dengan UU Jalan setiap jalan harus memiliki bagian-bagian jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi jalan, keperluan peningkatan kapasitas jalan, dan keselamatan bagi pengguna jalan. Bagian-bagian jalan tersebut meliputi: a) ruang manfaat jalan; b) ruang milik jalan; dan c) ruang pengawasan jalan. Selanjutnya penyelenggara jalan diharuskan untuk menjaga bagian-bagian jalan tersebut agar senantiasa berfungsi dengan baik, dalam rangka tertib pemanfaatan jalan.

Apabila ditinjau dari persoalan yang bapak alami apakah peruntukan rumah tinggal bisa diubah menjadi jalan masuk pada dasarnya kami tidak menemukan data apakah rumah yang dibeli developer masih dalam sengketa atau clear and clean?. Jika ada sengketa dalam pembelian rumah oleh developer didalam komplek bapak huni maka pembangunan jalan masuk ke perumahan bapak pasti melanggar hukum, namun apabila rumah atau tanah yang dibeli oleh developer kondisinya clear and clean maka tentu instansi yang menerbitkan ijin penggunaan jalan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek sosial masyarakat yang berada di perumahan sebelumnya.

Terkait akses masuk ke cluster melalui salah satu rumah yang letaknya ada di tengah rumah yang tempati penghuni sebelumnya pada dasarnya dapat ditinjau kembali penerbitan ijin dari instansi terkait mengenai Pembangunan Jalan Khusus dimaksud sehingga harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga ketentuan persyaratan teknis dalam melakukan kajian dan penerbitan ijin kepentingan jalan khusus yang berada dikawasan perumahan yang diebrikan kepada Kabupaten/Kota dan apabila berada di Kawasan DKI maka diberikan kewenangannya pada Gubernur. Bahwa tinjauan dari Garis Sepadan Bangunan (GSB) terkait peruntukan rumah tinggal bisa dirubah menjadi jalan masuk, karena semula posisi rumah Badan menjadi di samping jalan, dengan ini dapat kami jelaskan bahwa Garis Sempadan Bangunan atau GSB sebagaimana dalam UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

GSB adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari sisi terluar sebuah massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Adanya GSB ditujukan agar masyarakat tidak sembarangan dalam membangun rumah, sehingga dapat memperhatikan aspek estetika dan kerapian lingkungan sekitar. Secara umum, GSB adalah garis batas yang mengatur letak pembangunan dalam suatu persil atau petak tanah yang tidak boleh dilampaui. Berikut beberapa kriteria garis sempadan berdasarkan ukuran dan jenis penggunaannya: - Garis Sempadan Jalan (GSJ): Batas pekarangan terdepan atau pagar yang didirikan. - Garis Sempadan Bangunan (GSB): Batas dinding terdepan rumah pada sebuah persil tanah. - Garis Jarak Bebas Samping (GJBS): Rumah atau bangunan yang memiliki paviliun berjarak minimal 2 kali dari jarak GSB dan GSJ sesuai persyaratan. - Garis Bebas Jarak Belakang (GBJB): Batas dinding belakang rumah atau bangunan terhadap batas pagar belakang. Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini terkait permasalahan peruntukan rumah tinggal bisa dirubah menjadi jalan masuk yang berakibat adanya kerugian dari masyarakat kami menyarankan masyarakat area perumahan melakukan mediasi terhadap instansi terkait guna mencari solusi kepada pihak developer guna memastikan prosedur perijinan terkait penggunaan jalan khusus pada area perumahan cluster yang dibagun oleh developer apakah telah memenuhi syarat dalam aspek ijin jalan khusus guna melengkapi trasnparansi dalam pembangunan perumahan agar persoalan dimaksud tidak menimbulkan prasangka dari pihak pihak manapun. Namun jika ditemukan adanya prosedur yang tidak terkonfirmasi terhadap warga sebaiknya developer dapat memberian kompensasi pada warga yang tinggal di area perumahan sebelumnya.

Demikian yang dapat kami jawab.