.webp)
Sektor perumahan di periode pemerintahan Prabowo-Gibran dipegang oleh Kementerian khusus, yakni Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menginjak 2 tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, bagaimana kinerja Kementerian PKP?
Tahun ini, Kementerian PKP membawa beragam program perumahan, mulai dari pemberian subsidi KPR, pembebasan pajak pembelian rumah, hingga peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Dirangkum detikcom, berikut beberapa program dan kegiatan yang didorong Kementerian PKP dalam 10 bulan belakangan ini. Beberapa juga ada yang berkolaborasi dengan kementerian dan badan lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Bedah Rumah Gratis
Kementerian PKP memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau mudahnya dikenal sebagai bedah rumah. Program ini memakai sebagian besar anggaran dari Kementerian PKP, yakni 68,56 persen atau Rp 8,59 triliun. Targetnya ada 400.000 unit rumah di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan yang akan direnovasi.
Berdasarkan catatan detikcom, per 14 Oktober 2026, Kementerian PKP telah menyelesaikan renovasi pada 53.000 rumah dari target 400.000 unit di tahun ini. Masih ada ratusan unit lainnya yang dalam tahap pembangunan dengan jangka waktu 2 bulan penyelesaian.
Perihal program ini, Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto, menilai pemerintah akan sulit untuk membantu renovasi ratusan ribu rumah karena persyaratannya dan mekanismenya yang dinilai belum matang.
"Itu tidak akan bisa lebih dari sekian ratus ribu, sekian puluh ribu. Kenapa? Mekanismenya belum dipersiapkan secara matang. Gak bisa mendorong," kata Zulfi kepada detikcom, Selasa (20/10/2026).
Zulfi menyarankan pemerintah juga membantu yang membangun rumah secara swadaya. Bentuknya dengan memberikan stimulus, membuat regulasi di sektor ini, dan mendukung komunitas yang memang memilih untuk membangun rumah sendiri. Ia merasa pemerintah saat ini berfokus pada pembenahan perumahan lewat skema KPR dan rumah yang dibangun pengembang.
"Ada orang 80-an persen, itu membangun rumahnya, menyiapkan rumahnya sendiri, secara bersama-sama, nambah kamar, nambah lantai, itu sendiri. Ada gak kebijakan arah untuk mengarahkan rakyatnya ke situ? Banyak di kampung-kampung itu, orang kan bangun rumah itu kan gotong royong kan? Dia punya jargon gotong royong, tapi dalam prakteknya jargon gotong royongnya tidak dielaborasi dalam regulasi," tutur Zulfi.
2. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Pemerintah juga mendorong pembangunan rumah baru. Lewat BP Tapera, pemerintah menyalurkan KPR subsidi dengan bunga tetap 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun. Tahun ini kuotanya 350 ribu unit rumah. Per 19 Oktober 2026 sudah 184.342 unit yang memanfaatkan program ini untuk tahun 2026 atau 52,67 persen.
Penyerapan kuota FLPP di tahun ini melambat jika dibandingkan tahun lalu yang sudah mencapai 200 ribuan dengan periode sama.
Menurut Zulfi, hal ini diakibatkan oleh daya beli masyarakat yang melemah sehingga peminatan menurun.
Senada, Pengamat Properti dan CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda juga mengatakan masyarakat kelas bawah tengah kesulitan untuk membeli rumah karena penghasilan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Saat ini khususnya masyarakat menengah sampai bawah masih rentan daya belinya cenderung menurun. Hal ini membuat minat untuk memiliki rumah juga cenderung menurun," ujarnya.
Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan memang ada tantangan besar tahun ini, seperti harga bahan bangunan yang meningkat dan perizinan yang terkendala.
Di luar itu, unit rusun terluas juga sudah diubah. Tidak lagi hanya sampai 36 meter persegi karena saat ini sudah ada yang luasnya 45 meter persegi. Aturan baru ini keluar bersamaan dengan aturan baru mengenai harga minimal rusun per meter persegi di seluruh RI.
Aturan mengenai rusun subsidi terbaru, tertuang dalam keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 23/KPTS/M/2026 tentang Besaran Harga Jual, Luas Lantai, Suku Bunga, dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah untuk Satuan Rumah Susun dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
Aturan tersebut ditetapkan pada 5 April 2026, menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021.
3. BPHTB dan PBG Gratis
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangun Gedung untuk MBR sudah gratis. Selain itu, proses penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) di seluruh daerah juga dipercepat menjadi 10 hari.
4. KUR perumahan
Kemudian, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Perumahan Rakyat (KPP) juga tersedia di tahun ini setelah perdana diluncurkan pada 2025.
Berdasarkan data realisasi dari Kementerian PKP, dalam periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026 yang dipaparkan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, total penyaluran pembiayaan telah mencapai 68,21 persen dari target atau Rp 27,74 triliun kepada 115.897 debitur.
Dari sisi permintaan, penyaluran mencapai Rp 18,28 triliun kepada 112.014 debitur atau 80,15 persen dari target RTP sisi demand. Pembiayaan tersebut meliputi renovasi rumah sebesar Rp 13,55 triliun kepada 91.824 debitur, pembelian rumah sebesar Rp 2,82 triliun kepada 10.574 debitur, serta pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp 1,19 triliun kepada 9.616 debitur.
Berbicara soal KUR Perumahan, Zulfi mengingatkan untuk mengecek lagi debiturnya. Ia khawatir jika ternyata ada pengusaha besar yang mengambil kredit ini melalui UMKM buatan mereka. Kredit yang didapat kemudian dipakai untuk membayar utang mereka di bank konvensional yang mengenakan bunga besar. Dengan mengambil kredit di KUR Perumahan dengan bunga flat 6 persen, tentu mudah untuk dibayar oleh pengusaha besar.
5. Gentengisasi
Program yang terbilang baru dijalankan adalah gentengisasi. Ini tercetus dari inisiasi Presiden Prabowo Subianto yang ingin rumah-rumah di Indonesia tidak lagi memakai seng atau asbes. Prabowo menilai genteng jauh lebih aman bagi kesehatan dan indah dilihat.
Pada awal Oktober, pemerintah memberangkatkan 125 truk yang mengangkut total 500.000 genteng tanah liat dari Plered, Purwakarta menuju sejumlah titik di Purwakarta. Menteri PKP mengungkapkan sudah ada pemesanan sebanyak 2,5 juta genteng dari Plered, Purwakarta dan Jatiwangi, Majalengka.
Bahkan pengusaha genteng di daerah-daerah tersebut sudah mengajukan uji SNI sebagai bukti bahwa produk genteng yang dipasarkan telah memenuhi standar.
Sementara itu, Zulfi melihat ini bukan sebuah program. Seharusnya pemerintah memahami bahwa tidak masalah jika ada keberagaman untuk atap rumah. Selain itu, tidak semua daerah cocok untuk memakai genteng.
"Gentengisasi itu kan kearifan lokal. Jadi menurut saya gentengisasi itu karena kearifan lokal, buat apa pemerintah pusat cawe-cawe (menangani)," ujarnya.
6. Sertifikat Gratis
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat program bagi-bagi 1 juta Sertifikat Hak Milik (SHM) gratis.
"Kolaborasi kita adalah sertifikasi gratis bagi MBR masyarakat berpenghasilan rendah," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan program sertifikasi tanah gratis ini berjudul 'Sertifikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah'. Total kuota sertifikasi tanah ditargetkan mencapai 8 juta sampai 2028, tetapi tahun ini diawali dengan 1 juta penerima.
Ia menyebutkan masih ada rumah yang belum didaftarkan sertifikat hak milik (SHM). Salah satu kategorinya adalah penerima program perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang masih banyak yang belum disertifikatkan.
7. Pembangunan Rumah Bencana
Kementerian PKP turut membangun hunian tetap (huntap) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga akhir September 2026, sebanyak 45 dari total 50 paket pekerjaan pembangunan huntap dan PSU sudah ditetapkan pemenang tendernya. Para pemenang akan mendukung pembangunan 7.952 unit huntap. Seluruh pekerjaan ditargetkan berjalan cepat dan selesai pada 31 Desember 2026.
Selain pembangunan melalui paket pekerjaan pemerintah, Ara juga melibatkan sektor swasta melalui skema gotong-royong dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Lebih dari 1.000 unit huntap telah didorong pembangunannya di Sumatera.
Selain itu, mereka juga akan membangun 550 unit huntap untuk bencana gempa bumi di. Pembangunan tidak bisa dilakukan tepat setelah bencana terjadi karena menunggu kondisi di sana aman.
Huntap tersebut tidak memakai APBN, tetapi dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan swasta. Nilai dana yang terkumpul adalah Rp 5 miliar.
Kementerian PKP sudah menyiapkan anggaran sampai Rp 80 miliar untuk pembangunan huntap korban letusan Gunung Leuwotobi Laki-Laki di NTT. Namun, belum ada lahan yang bisa dipakai.
8. Pembangunan Rusun
Kementerian PKP tengah membangun rusun kontrak tahun jamak 2024-2026 di IKN terdiri dari 5 tower dengan total 305 unit. Rusun tersebut terdiri dari 4 tower untuk TNI dan 1 tower untuk MBR, total progres bangunan fisik sudah sekitar 92 persen.
Lalu, Kementerian PKP mendukung PT KAI dan KAI Properti membangun rusun subsidi Manggarai atau Maraya Residence yang kabarnya akan terdiri dari 8 tower di lahan milik PT KAI.
Kementerian PKP juga sedang membahas pembangunan rusun bersama investor dari China. Sementara, rusun yang rencananya mau dibangun dengan investasi dari pengusaha Qatar masih abu-abu karena terkendala izin.
Capaian Belum Maksimal dan Harus Digenjot
Zulfi mengatakan jika Kementerian PKP hanya mendorong program-program yang ada saat ini, seperti pembangunan rumah subsidi dengan FLPP, BSPS, dan rusun, target untuk mengentaskan permasalahan perumahan tidak akan mencapai 20 persen dari jumlah kebutuhan dan permintaan di pasar.
Menurutnya Kementerian PKP tidak bisa hanya menjalankan program yang sudah ada di tahun ini, perlu ada inovasi dan gebrakan baru yang benar-benar memang dibutuhkan masyarakat. Ia menyarankan Kementerian PKP untuk lebih sering turun ke kabupaten bertemu dengan Bupati atau Walikota untuk mengetahui masalah perumahan di daerah-daerah.
Selain itu, ia meminta pemerintah untuk memperhatikan sektor perumahan yang memilih untuk membangun rumahnya secara swadaya. Jangan hanya berfokus pada skema yang melibatkan perbankan dan pengembang.
"Gebrakan sangat terbatas. Jauh dari maksimal. Dia hanya mengandalkan FLPP ini. Itu hanya FLPP kurma, itu tidak akan lebih dari 20 persen dari peminat, peminta kebutuhan perumahan untuk rakyat. Itu hanya 20 persen," ucap Zulfi.
Sementara itu, Ali melihat kondisi ekonomi yang sedang landai memang menyulitkan untuk mendongkrak penjualan rumah. Ia juga merasa masih banyak pajak yang membebani, meskipun Kementerian PKP sudah meringankan BPHTB, PBG, dan beberapa biaya lainnya untuk MBR.
"Beberapa usulan saya sudah diadopsi (diterapkan), tapi ada beberapa hal terkait perpajakan yang masih tinggi termasuk PPN, BPHTB, dan biaya-biaya KPR yang justru memberatkan," sebutnya.
Kemudian, ia menyinggung rumah susun yang seharusnya didorong terutama di perkotaan, hingga saat ini belum ada perkembangan. Ia berharap harganya juga tetap sesuai dengan kemampuan MBR, yakni sekitar Rp 350 jutaan.
"Selain itu program rusun perkotaan harus ditingkatkan namun dengan catatan harus yang wajar di Rp 350 jutaan. Program PPN DTP sebaiknya dilanjutkan sampai 5 tahun ke depan," tambahnya.
Terakhir, ia berharap kelas menengah juga mendapat perhatian. Harga rumah tidak perlu disamakan dengan MBR, tetapi masih terjangkau seperti Rp 500 jutaan.
"Program rumah untuk kalangan menengah sampai Rp 500 juta dengan bunga 6 persen yang rencananya akan dikeluarkan pemerintah mungkin akan bisa memberi stimulus," pungkasnya.
