Penyaluran rumah subsidi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memicu pertanyaan apakah hal tersebut terkait dengan turunnya minat masyarakat terutama golongan muda seperti gen z dalam memiliki hunian.

Pada awal Oktober 2026, penyaluran FLPP mencapai 166.938 unit atau 47,69 persen dari target 350.000 unit.

Menurut Head of Research Department Colliers Indonesia, Ferry Salanto, rendahnya penyaluran rumah subsidi bukan semata-mata karena gen z lebih memilih menggunakan uangnya untuk liburan atau belanja hal lainnya. Ia menilai, persoalan utamanya adalah dari sisi keterjangkauan dan bankability atau kondisi ketika seseorang memenuhi syarat oleh bank atau lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit.

"Artinya kemampuan mereka, dan juga apakah mereka layak dinilai oleh bank, untuk bisa nyicil. Karena setiap orang pasti punya keinginan untuk memilih rumah. Tapi yang masalah adalah kemampuan untuk masuk ke pasar perumahan ini memang semakin sulit, semakin berat," katanya dalam Colliers Virtual Media Briefing Q3 2026, Rabu (7/10/2026).

Tidak hanya memikirkan harga rumah saja, tetapi juga harus menyediakan uang muka, biaya transaksi, serta kemampuan menyicil rumah tiap bulan perlu dipertimbangkan juga. Terlebih lagi, banyak gen z yang berada dalam tahap awal karir yang pendapatannya belum tentu sejalan dengan kenaikan biaya hidup.

"Dan tadi itu, mereka karena masih awal karir, mungkin bankabilitynya atau kelayakan di bank itu jadi lebih berat. Karena mungkin ada rekam jejak kredit dari pinjaman konsumtif atau mungkin ada terlibat pinjol sehingga itu mempengaruhi mereka untuk memperoleh KPR," jelasnya.

Walaupun memang banyak generasi muda yang lebih memilih menggunakan uangnya untuk berlibur atau membeli sesuatu, bukan berarti mereka tidak ingin membeli rumah.

"Jadi memang mereka harus punya penyesuaian prioritas karena beli rumah itu butuh komitmen finansial yang jauh lebih besar, dan ini jangka panjang," tuturnya.

Penjualan rumah subsidi saat ini dinilai mengalami penurunan, bahkan disebut lebih parah dibandingkan saat terjadi pandemi COVID-19. Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono menilai ada berbagai faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, terutama dari sisi permintaan karena daya beli masyarakat yang lesu.

"Kalau kami diskusi di pengembang, masalah kita itu bukan di supply. Kita bisa bangun berapa saja gitu, yang penting buat kita malah demand-nya. Jadi yang masalah justru pembelinya," tuturnya kepada detikcom, Sabtu (3/10/2026).

Ia melihat anak muda zaman sekarang semakin sedikit yang bercita-cita memiliki rumah cepat-cepat. Mereka lebih memilih mengalokasikan uang untuk kebutuhan sehari-hari atau berlibur.

Sebagian yang lain ada yang terhalang utang atau pinjaman online yang tercatat di SLIK OJK sehingga pengajuan KPR tersendat. Meskipun sudah ada relaksasi dari OJK di mana tunggakan di bawah Rp 1 juta tidak lagi jadi penghalang, ternyata belum cukup untuk menggenjot jumlah penjualan properti.

"Walaupun ya kemarin kan OJK sudah memberikan semacam relaksasi dengan SLIK yang di bawah Rp 1 juta, itu tidak tampil. Cuma itu juga rasanya bank juga takut untuk melaksanakannya. Jadi bank sikapnya tetap sama walaupun dia tidak menentang (keputusan OJK) itu, tapi kita tidak melihat ada pergerakan signifikan dari sebelum ada kebijakan itu dengan setelahnya," ungkapnya.

Di sisi lain, konsumen yang sudah mengambil KPR ternyata banyak yang menghentikan cicilan, mengalihkan kredit, hingga menjual rumahnya diam-diam saat angsuran berlangsung. Beberapa di antaranya karena tak kuat membayar. Ada juga yang beralasan ingin kembali ke kampung sehingga tidak mampu melanjutkan angsuran.