.webp)
Penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) masih belum mencapai setengah dari target. Saat ini, penyaluran FLPP baru 160.053 unit atau 45,73 persen dari target 350.000 unit.
Untuk mengejar target FLPP, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyarankan sejumlah terobosan, salah satunya dengan memperluas jangkauan FLPP hingga ke masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Selama ini, FLPP hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebagai contoh, besar bunga yang diberikan lebih tinggi dibandingkan untuk MBR. Kalau bunga untuk MBR flat 5 persen, kalau untuk MBT bisa sekitar 7-8 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ini misalkan FLPP 5 persen, yang ini (MBT) mungkin 7-8 persen sehingga (jangkauan) akan lebih luas, nyampe hitungan 350 (ribu unit)nya sampai ke situ. Mungkin akan bisa lebih mudah karena ini yang sekarang masih komersial," ujarnya dalam Rapat Evaluasi Kinerja KPR Subsidi FLPP TA 2026 di kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
Usulan lainnya adalah perizinan perumahan subsidi ada di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal ini menyusul terhambatnya pembangunan rumah subsidi karena perizinan lahan. Banyak dari pengembang yang sudah membeli lahan yang semula diperuntukkan permukiman tiba-tiba berubah untuk menjadi lahan sawah. Dengan begitu, lahan tersebut tidak bisa dibangun permukiman karena tidak sesuai dengan peruntukkannya.
"Mungkin perlu ditimbang biar tidak jadi kekisruhan begini, seluruh perizinan perumahan Bu (Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Handayani) sebaiknya ditarik ke PKP, baik yang selama ini ada di (Kementerian) ATR/BPN kemudian ada di Pemda, kalau ini terkait FLPP yang programnya di pemerintah pusat, kalau pandangan saya seluruh perizinannya ditarik ke pemerintah pusat, termasuk pecah sertifikat," paparnya.
Usulan selanjutnya adalah pemerintah harus membantu MBR yang masih terkendala SLIK OJK agar tetap bisa mengakses KPR.
Selanjutnya, ia mengusulkan untuk menyesuaikan harga jual rumah subsidi. Hal ini menyusul dengan semakin mahalnya harga bahan bangunan.
"Segera ditimbang untuk membantu supply-nya (sisi penyedia) perlu dilakukan perubahan harga. Karena kalau nggak, tetap aja teman-teman nggak akan semangat menggarap proyek ini karena beberapa sudah rugi," tuturnya.
Di sisi lain, terkait penyaluran FLPP yang masih di bawah target, Ari berpendapat bahwa ada faktor di luar sisi penyedia dan sisi permintaan. Contohnya seperti adanya moratorium pembangunan rumah di Jawa Barat, perizinan lahan serta minat Gen Z tentang memiliki rumah di usia muda.
Ari menilai, banyak Gen Z dan generasi millenial saat ini lebih memilih kos di dekat tempat kerjanya atau tetap tinggal bersama orang tuanya. Sementara bagi generasi yang lebih tua, masih mencukupi kebutuhan pangan dan sekolah anak-anaknya dibanding membeli rumah.
"Ini masalah mayoritas memang dari luar yang memang perlu koordinasi mungkin antara semua pihak agar mengetahui bahwa rumah ini aslinya salah satu penopang utama untuk menyelamatkan perekonomian bangsa dan negara kita," ujarnya.
