Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengungkapkan penjualan rumah subsidi tahun ini turun drastis dari tahun lalu. Hal ini tidak hanya dirasakan olehnya, tetapi hampir semua pengembang rumah subsidi.
"Semuanya pusing ini karena penjualan turun semua. Saya pikir tahun lalu masih bisa 27.000-28.000 (kuota FLPP terserap). Mestinya di bulan Oktober gini sudah di atas itu, jadi parah banget gitu. Nah ini dari sisi demandnya," kata Ari kepada detikcom, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya di saat-saat penjualan seret seperti ini yang dibutuhkan oleh pasar adalah insentif dari pemerintah. Ia mengusulkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat memberikan dana tambahan agar harga rumah subsidi jauh lebih murah. Dengan begitu, jumlah pengajuan KPR subsidi atau atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa meningkat.
Anggaran Kementerian PKP sebagian besar digunakan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini targetnya akan merenovasi 400 ribu rumah dengan anggaran Rp 20 jutaan per rumah. Namun, per 3 Oktober 2026 berdasarkan data di laman resmi Kementerian PKP, baru 141.697 unit yang merasakan manfaat bantuan ini.
Ari mengusulkan anggaran untuk 100 ribu rumah di Program BSPS tersebut dialihkan ke rumah subsidi. Konsepnya bukan diskon, tetapi insentif. Ia merasa itu akan meringankan masyarakat untuk membeli rumah.
"Gimana kalau yang (kuota BSPS) 100 ribu digeser ke FLPP? Rp 20-25 juta itu dipakai buat motong harga. Jadi kayak subsidi. Bukan diskon ya, tapi bantuan pemerintah, khusus di akhir tahun ini biar membantu masyarakat. Desainnya kan bisa diukur tuh. Misalkan dipilih dari yang paling miskin gitu, kasih 20 ribuan (kuotanya) masuk situ," usulnya.
Harapannya dengan cara ini penyaluran FLPP yang masih sekitar 161.746 unit per 29 September 2026, bisa naik jadi 200 ribuan unit pada akhir tahun.
"Yang paling miskin aja udah nggak mau beli rumah, padahal bukan nggak mau beli rumah ya. Ini kan perkaranya mau beli rumah nggak bisa gitu nih. Gara-gara nggak kuat angsurannya, gara-gara SLIK. Nah itu dikasih insentif pemerintah untuk 100 ribu warga paling miskin di 3 bulan terakhir ini, dikasih bantuan Rp 20-25 juta jatah BSPS itu yang belum tersalurkan, masukkan ke sana (FLPP)," jelasnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar batas harga rumah yang bisa mendapatkan FLPP diperluas sampai ke Rp 300 jutaan. Namun, dengan besar bunga yang lebih tinggi, sekitar 6-8 persen. Besar bunga normal untuk rumah tapak adalah 5 persen flat. Dengan produk baru ini, pengembang bisa menyediakan rumah yang jauh lebih bagus desainnya menyesuaikan dengan tren masa kini dan berkualitas. Selain itu, dengan harga Rp 300 jutaan, anak muda bisa mendapatkan lokasi rumah yang lebih dekat dengan kota, khususnya Jakarta.
Saran lainnya adalah ia mengusulkan KPR subsidi dengan bunga flat itu ada yang diterapkan hanya sampai 10 tahun pertama. Alasannya beberapa kasus ditemukan ada pembeli rumah subsidi yang ekonominya bertambah baik akhirnya melunasi cicilannya di 10 tahun pertama.
"Kalau dia belum lunas, gajinya pasti juga sudah selangit cukup untuk ini (percepatan KPR). Padahal kenyataannya 80 persen melunasi sebelum 10 tahun. Biar dana pemerintah ini juga efektif. Ngapain untuk sesuatu yang nggak jelas. Berdasarkan basis data itu saja. Sisanya (anggaran) kan bisa untuk ngurus (rumah subsidi) yang milenial itu sampai angka Rp 300 jutaan. Kasihlah diskon bunga juga," terangnya.
Ari menjelaskan ia sudah menyampaikan usulan-usulan tersebut kepada Menteri PKP Maruarar Sirait. Kementerian PKP meminta ada pertemuan tambahan bersama pengembang lain.
"Tolong kumpulkan itu. Kemudian tulis surat ke saya. Mana masukannya. Kita nanti coba ngobrol ke teman-teman," ungkapnya.
(aqi/das)