.webp)
Pengembang rumah subsidi menemukan banyak konsumen yang memilih melepas atau melakukan alih kredit. Meskipun belum ada data konkret jumlahnya, ia menandai temuan ini sebagai bahan evaluasi.
"Beberapa bank saya tanyakan apa banyak yang melakukan jual-beli apakah bawah tangan, atau penutupan KPR, mereka pindah ke bank lain yang lebih ini (bunga rendah). Ternyata data itu juga banyak," kata Ari Tri Priyono selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) kepada detikcom, Sabtu (3/10/2026).
Alasan lepas atau KPR ini beragam. Ari mengatakan salah satunya ada yang tidak mampu melanjutkan angsuran hingga batal membeli rumah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu datanya juga banyak, baik yang (rumahnya) dijual sungguh-sungguh, jual bawah tangan, maupun jual dan kemudian dia beli yang lebih murah lagi gitu. Ini berarti ada data bahwa masyarakat yang sudah beli pun merasa berat mengangsur. Pengangsurannya lebih kecil atau bahkan dia pindah ke kampung," ungkapnya.
Himperra melakukan pengecekan ke bank karena minat masyarakat membeli rumah tahun ini menurun. Terutama rumah subsidi. Pengembang pada awalnya mengira masalah masyarakat kesulitan membeli rumah karena kuota KPR subsidi yang sedikit. Namun, setelah kuotanya ditambah menjadi 350 ribu dari yang awalnya 220 ribu, ternyata ditemukan masalah baru jika memang dari permintaan atau kemampuan beli masyarakat yang sulit.
"Kalau kami diskusi di pengembang, masalah kita itu bukan di supply. Kita bisa bangun berapa saja gitu, yang penting buat kita malah demand-nya. Jadi yang masalah justru pembelinya," tuturnya.
KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membeli rumah. Bunga yang ditawarkan adalah tetap dari awal hingga akhir 5 persen. Sementara, untuk rumah susun (rusun) 6 persen. Harga rumahnya pun sudah di atur, paling mahal Rp 240 jutaan. Sementara, harga rusun mulai dari Rp 400 jutaan hingga Rp 1 miliar. Tenornya pun beragam, paling lama 40 tahun. BPHTB dan PBG juga sudah gratis.
Kuota rumah subsidi yang disiapkan oleh pemerintah adalah 350 ribu. Per 29 September 2026, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP sebanyak 161.746 unit dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 20,139 triliun.
Meskipun sudah banyak kemudahan disediakan, tahun ini penjualan tetap terpuruk. Ari melihat salah satu faktor terbesarnya disebabkan oleh anak muda semakin sedikit yang menginginkan memiliki rumah. Dahulu, orang tua mendorong anak untuk membeli tanah dan rumah untuk masa depannya. Bahkan setelah kuliah selesai atau mulai bekerja.
Saat ini, anak muda memprioritaskan memenuhi kebutuhan atau berlibur daripada mengambil KPR. Ada juga yang memilih untuk mengontrak atau tinggal bersama orang tua. Jadi, tidak ada keinginan buru-buru membeli rumah.
"Kayaknya anak-anak muda kita itu sudah tidak terlalu prioritas gitu. Suruh milih ini ada duit sedikit, mending jalan-jalan apa nabung buat rumah, mending jalan-jalan. Nah ini juga membuat pasar yang semula besar itu jadi surut karena anak-anak muda kita mulai tidak terlalu memikirkan pembelian rumah itu sebagai prioritas utama," tuturnya.
Ari berpesan rumah adalah investasi terbaik. Ia mengajak masyarakat untuk segera membeli rumah impiannya dan menikmati fasilitas insentif yang sudah disediakan oleh pemerintah.
"Tidak ada investasi sebaik beli rumah karena rumah itu kan makin lama pasti akan makin mahal. Yang ada akan makin murah. Kemudian tanah makin lama juga pasti akan makin mahal," katanya.
