Hunian vertikal atau rumah susun dibutuhkan untuk penyediaan rumah layak huni di lahan terbatas, terutama dengan harga terjangkau untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian. Untuk tahun ini, penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rusun subsidi sudah ada 17 unit.
Keberadaan rusun subsidi ini bisa menjadi opsi MBR yang ingin mencari hunian di tengah kota. Apalagi, sudah ada opsi pengambilan KPR hingga 40 tahun. Tapi, maraknya hunian vertikal yang mangkrak membuat MBR sangat berhati-hati sebelum membeli sebuah hunian.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa prinsip penjualan rumah subsidi harus tetap ready stock alias sudah ada bangunannya.
"Kalau yang saat ini terjual, itu ready stock, sudah jadi se-gedung. Dalam satu tower ada berapa unit yang belum laku, kemudian masuk di ring caping harga rumah subsidi, ya itu silakan minta upload di SiKumbang," ujarnya kepada wartawan di kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
Heru juga meminta pengembang rusun subsidi untuk mengunggah foto-foto bangunannya ke Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yaitu portal resmi Kementerian PKP dan BP Tapera untuk mengelola data perumahan subsidi secara real time. Ini untuk memudahkan MBR yang ingin membeli rusun subsidi.
"Jadi karena SiKumbang ini, masyarakat bisa melihat kemudian menilai dan bisa mengakses rumah susun subsidinya, lokasinya di mana," ungkapnya.
BP Tapera juga sudah mengembangkan situs rumah.go.id yang bisa mengetahui lokasi rumah subsidi maupun rumah susun subsidi, jarak dengan fasilitas umum, hingga penghitungan cicilan KPR. Heru menuturkan, saat ini masih perlu mengedukasi masyarakat bahwa pembelian rumah subsidi tidak hanya tapak saja tapi juga sudah mencakup rumah susun bahkan apartemen.
Sebagai informasi, Per 28 September 2026 penyaluran FLPP baru 45,73 persen yang terdiri dari 160.053 unit rumah tapak subsidi dan 17 unit rumah susun subsidi.
(abr/das)