Realisasi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026 menyentuh angka 207.023 unit per November ini. Namun, ada perbedaan jumlah yang signifikan antara penyaluran rumah subsidi dengan rumah susun (rusun) subsidi.
Dalam rapat evaluasi capaian KPR subsidi 2026 di kantor Kementerian Perumahan dan Permukiman, Selasa (17/11/2026), BP Tapera menyampaikan hingga 17 November 2026 pukul 10.20 WIB, realisasi penyaluran dana FLPP telah mencapai 207.023 unit atau 59,15 persen dari target 2026 sebanyak 350.000 unit. Total nilai pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp 25,80 Triliun.
Secara rinci, penyaluran KPR Subsidi untuk rumah tapak mencapai 206.993 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 25,79 triliun. Ada pun, masih terdapat 24.289 unit rumah tapak ready stock dan 2.709 unit rumah tapak yang masih dalam proses pembangunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, penyaluran KPR untuk rumah susun tercatat sebanyak 30 unit dengan nilai Rp 7,65 miliar. Untuk total rusun subsidi yang ready stock ada 2.094 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa evaluasi secara berkala menjadi cara penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun nonteknis dalam pelaksanaan program pembiayaan perumahan. Melalui evaluasi tersebut, setiap hambatan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan solusi.
"Kita harus memastikan seluruh target penyaluran rumah subsidi berjalan optimal dan tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sampai akhir tahun ini. Tata kelola dan solusi kreatif percepatan pembiayaan perumahan harus terus diperkuat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga manfaat pembiayaan perumahan benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat," ujar Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/11/2026).
Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho tetap optimistis penyaluran FLPP akan lebih baik lagi. Apalagi, proses perizinan perumahan sudah mulai berjalan lagi.
"Kita sangat optimistis bahwa pencapaian target tahun ini akan lebih maksimal lagi dari tahun lalu. Alhamdulillah mulai triwulan tiga mulai ada pembalikan. Mulai ada penetapan RTRW dan proses perizinan yang sudah mulai berjalan, terutama terkait lahan yang tadinya masuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD)," kata Heru.
Menurutnya, terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota membantu mengurai persoalan perizinan lahan. Sejumlah perizinan pengembang mulai diterbitkan sehingga proses pembangunan rumah subsidi kembali berjalan.
Sementara itu, perwakilan dari Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Erlan Kalowa menyoroti penyerapan rusun subsidi yang baru mencapai 30 unit.
Menurutnya, sosialisasi perlu diperluas karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program tersebut. Ia juga menyarankan pembangunan rumah susun subsidi diarahkan dekat kawasan industri, pabrik, dan perkantoran agar lebih mudah menjangkau pekerja.
"Rumah susun ini memang masih sedikit, masih 30. Padahal ini harus tetap dijaga, paling tidak sosialisasinya. Banyak orang yang belum tahu mengenai ini. Saya kira harus dimaksimalkan. Mungkin rumah susun yang dibangun dekat dengan pusat-pusat tempat bekerja, seperti pabrik dan kantor, sehingga bisa ditawarkan kepada konsumennya," ungkap Erlan.
Menanggapi masukan tersebut, Ara mengakui bahwa rumah susun subsidi masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar di sektor perumahan. Ia mengajak Erlan untuk membantu memperkuat sosialisasi dan pengembangan program tersebut.
Sebelumnya diberitakan, penjualan rusun subsidi per Oktober 2026 baru laku 25 unit. Data tersebut terungkap dalam laporan di Konferensi Pers Program Rumah Subsidi FLPP sampai 31 Oktober Tahun 2026. Dalam data tersebut disebutkan penjualan rusun tertinggi 8 unit di Oktober, 7 unit di September, 1 unit di Juli, 2 unit di Juni, 1 unit di April, dan 6 unit di Maret 2026.
(abr/das)
