Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya buka suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN diduga terkait suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) hingga namanya terseret dalam hal tersebut. Ia menuturkan, akan menghormati apa yang dilakukan oleh KPK.
"Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR/BPN," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian ATR/BPN usai salat Jumat di kantornya, Jumat (18/9/2026).
Adanya kejadian tersebut, Nusron berharap bisa ada percepatan perbaikan layanan di internal kementerian tersebut.
Pelayanan Pertanahan Tetap Dilakukan
Nusron memastikan bahwa layanan pertanahan untuk masyarakat tetap dilakukan seperti biasa. Hal itu karena Kementerian ATR/BPN sudah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan pertanahan dan melakukan inovasi.
"Insyaallah tidak terganggu. Kami minta tetap solid. Pelayanan tetap jalan. Peralihan hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan," katanya.
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu Mundur Nusron Wahid
Belum lama ini beredar kabar soal Menteri Agraria dan Tata Ruang/ adan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan mengundurkan diri buntut dari kasus suap yang menyeret Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN pun membantahnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi mengatakan hal belum ada pernyataan seperti itu dari Nusron.
"Sejauh ini belum ada pernyataan apa pun terkait dengan hal itu," ujarnya kepada wartawan di Kementerian ATR/BPN, Jumat (18/9/2026).
Simak Video "Video KPK Minta Bupati dan Sekda Kuansing Menyerahkan Diri"
(abr/ilf)