China menjadi negara selanjutnya yang digandeng pemerintah untuk mengembangkan properti di Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan rencanya mereka akan membangun rumah susun (rusun).

Pada awalnya rusun yang akan dibangun disebut untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, pada pertemuan terbaru pada Rabu (9/9/2026) ide berkembang dan opsi masih terbuka untuk membangun rusun untuk kelas menengah, atas, atau campuran hunian dan komersial (mix used).

"Kita lihat nanti bentuknya seperti apa ya, bisa menengah, bisa MBR, bisa mix ya, dan berbagai hal," kata Ara selepas pertemuan 4 jam di Kediaman Duta Besar China, Setiabudi, Jakarta.

Dalam proyek ini China akan bertindak juga sebagai investor. Pihak swasta dari China dan Indonesia juga akan dilibatkan.

"Saya lihat dalam berbagai bidang kan, misalnya di bidang pertambangan, dari Tiongkok kan sudah banyak kerja sama dan investasi di Indonesia. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru untuk kerja sama, dan salah satu negara yang meningkat investasinya di Indonesia adalah Tiongkok, itu jelas sekali gitu loh ya karena saling percaya dan saling menguntungkan. Tidak menguntungkan salah satu pihak, kan seperti itu," jelasnya.

Tidak hanya soal pembangunan, China dan Indonesia juga akan berbagi teknologi terutama yang berhubungan dengan perumahan. Namun, untuk jenis yang dibutuhkan di Indonesia masih dalam pembahasan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

"Kebutuhan, regulasi, disesuaikan. Jadi dipelajari dulu, baru dilihat teknologi yang cocok. Tadi kan saya bilang yang aman, ya cocok dengan kondisi Indonesia. Aman itu segala-galanya ya secara tanah, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian juga dari segi regulasinya tentu kita akan melihat itu," jelas Ara.

Alasan RI Gandeng China

Menurut Ara, saat ini Indonesia menyambut Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) terutama di bidang perumahan. Hal ini dikarenakan jumlah backlog perumahan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mencapai 9,29 juta rumah tangga atau setara 12,39 persen secara nasional. Manfaat lainnya dari adanya proyek ini adalah terbentuknya banyak lapangan pekerjaan.

"Karena kita sangat membutuhkan juga foreign direct investment (FDI), untuk membuka lapangan pekerjaan di sektor real dan perumahan adalah sektor real. Karena melibatkan tenaga kerja dengan jumlah besar. Industri turunannya (dari pembangunan rumah) 183 (bidang)," jelas Ara.

RI-China Bentuk Tim Khusus Bahas Rusun

Tim khusus telah dibentuk untuk mempersiapkan lahan dan aturan pembangunan rumah susun (rusun).

"Kami sudah membentuk tim bersama dari kementerian kami, dipimpin oleh Dirjen Roberia (Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), Dirjen Sri (Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan), dan Pak Heru (Komisioner) dari BP Tapera. Kemudian akan bekerjasama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas, satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan akan segera disurvei beberapa lahan-lahan, yang ketiga bagaimana tadi menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip tadi saling percaya dan saling menguntungkan," ungkap Ara.

Duta Besar China di Indonesia Wang Lutong mengatakan dalam tim khusus tersebut juga akan ada perwakilan dari Kementerian Perumahan China. Dalam 2 minggu ke depan akan diadakan pertemuan lanjutan.

"Menteri Perumahan Tiongkok dan saya, kami menempatkan orang-orang yang berhubungan dari dua tim kami, dan kami akan bertemu lagi dalam dua minggu yang akan datang. Untuk membicarakan proses, untuk mengetahui perkembangan pekerjaan, dan saya pikir kami juga akan berkomunikasi soal teknologi perumahan dan aturannya," ungkap Wang Lutong.