Komisi V DPR RI mengusulkan agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuat program rumah susun (rusun) keagamaan untuk murid. Program ini sebelumnya ada di kementerian terdahulu, tetapi kini sudah hilang.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, menjelaskan pembangunan rusun keagamaan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun setelah kementerian itu dipecah, tidak ada lagi pembangunan rusun keagamaan secara khusus.
Padahal, masyarakat mempunyai minat terhadap rusun tersebut. Ia pun berharap Kementerian PKP dapat secara khusus mengadakan rusun keagamaan. Bentuknya bisa berupa bangunan dua atau tiga lantai.
"Rusun keagamaan ini saya rasa harus dihidupkan lagi. Dulu kan di PUPR, nah sekarang di PU tidak ada, hanya eksplisit di pu juga. Nah harapannya di PKP ini ada lagi untuk rusun keagamaan," kata Sudjatmiko dalam Rapat Dengar Pendapat Pendalaman pembahasan RKA K/L 2027 berdasarkan nota keuangan dalam RAPBN TA 2027, dikutip dari TVR Parlemen, Kamis (3/9/2026).
Senada dengan itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga meminta agar rusun keagamaan dihidupkan kembali. Hunian bagi murid dianggap penting untuk melindungi murid yang merantau dari pedalaman dan kampung ke kota.
"Kami berharap ini juga rusun (keagamaan) ini mendapat perhatian. Tinggal kita sepakati berapa yang kita sisihkan buat rusun, berapa yang kita tetap kejar BSPS. Bicara perlu, dua-duanya sama-sama perlu Pak (Sekjen PKP). Negara ini nanti akan diurus oleh anak-anak muda Pak, oleh anak-anak yang sekarang sedang menempuh pendidikan," ucap Lasarus.
Ia menyebut sejak tak ada program rusun keagamaan, anak-anak yang merantau dari pedalaman ke kota tinggal sembarangan alih-alih di lingkungan sekolah dengan pengawasan. Hal itu membuat mereka terpapar pergaulan bebas dan dampak negatif lainnya.
"Semenjak rusun (keagamaan) ini udah nggak ada, anak-anak yang dari pedalaman yang sekolah di kota itu tinggal di emperan-emperan, tinggal ngekos. Yang kadang-kadang juga belum tamat SMA, tiba-tiba (murid) udah hamil duluan. Ini dulu kenapa rusun (keagamaan) diperbanyak dulu," jelasnya.
Masyarakat hanya bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk membangun rusun keagamaan di sekolah-sekolah. Sebab, masyarakat tidak bisa menerima sumbangan dari negara lain.
(dhw/das)