Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melaporkan hingga saat ini pemerintah pusat belum membangun hunian tetap (huntap) baik di lokasi bencana Sumatera maupun di NTT. Ara meminta bantuan DPR agar proses perizinannya dipercepat.
"Kita sampai sekarang ini belum membangun huntap, Pak. Baru proses lelangnya (untuk huntap di Sumatera), Pak. Jadi minta waktu kalau boleh nanti dan saya senang kalau DPR itu ikut campur karena bisa lebih cepat," kata Ara dalam Raker RDP membahas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) APBN TA. 2025, di Jakarta pada Kamis (20/8/2026).
Berdasarkan catatan detikcom, huntap di Sumatera baru akan dibangun pada September mendatang. Ia tidak mau di NTT juga sama lamanya.
"Kami juga setahunan ini berusaha untuk huntap. Seperti di Sumatera sampai hari ini masih lelang (konstruksi). Buat di NTT itu dibantu lebih cepat, Pak," tuturnya.
Meskipun di huntap dari APBN belum dibangun, Ara menyampaikan sejak akhir tahun lalu, dirinya bersama pihak swasta, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi sudah mulai membangun huntap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Target huntap yang dibangun adalah 2.500 rumah ditambah 103 rumah yang biayanya dari Ara sendiri. Saat ini sudah ada 700 rumah yang selesai dan pembangunan masih terus berlangsung.
Ara berharap pembangunan huntap di NTT tidak selama seperti di Sumatera. Ia tidak mau negara lebih lambat dari pihak swasta.
"Saya nggak mau swasta lebih cepat dari negara, Pak (Lasarus selaku Ketua Komisi V DPR RI)," ucap Ara.
Ia meminta izin kepada Komisi V DPR RI untuk diberi fleksibelitas untuk anggaran dan proses pembangunannya.
"Yang pertama kalau boleh, seperti di PU, langkah-langkah yang bisa dilakukan di perumahan. Kami juga rapat bolak-balik di Sumatera, kan kami tidak bisa anggarannya nggak ada. Bisa nggak kami lakukan seperti PU itu?" ujar Ara.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang ditanya oleh Ara memberikan izin untuk segera membangun huntara atau huntap di NTT. Ia menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum biasanya membangun dulu infrastruktur di lokasi bencana, baru setelah itu melaporkan.
Ia juga mengatakan untuk memastikan anggaran yang keluar tepat sasaran nantinya akan ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memeriksa.
"Kalau dari Kementerian PU nih biasanya begini pak. Beliau kerjakan dulu, nanti ada datang, kami akan langsung setujui. Nanti bapak juga gitu. Bapak kerjakan dulu di lapangan. Nanti laporkan ke kami, toh nanti ada audit BPK, BPKP, segala macam. Kami (DPR) tidak perlu masuk, nanti kita tinggal revisi saja, setuju nggak teman-teman (anggota Komisi V DPR RI)? Ini menyangkut darurat. Daerah mana pun, kita harus berlaku hal yang sama," kata Lasarus.
Ara menambahkan dirinya akan kembali mengajak pihak swasta untuk membantu membangun rumah di NTT, seperti di Sumatera. Namun, ia tidak menyebutkan pihak mana yang akan diajak dan apa yang akan dibangun.
"Izinkan kami melakukan penggalangan bersama teman-teman yayasan swasta seperti yang kami lakukan di Sumatera untuk teman-teman kami di NTT," ujarnya.
"Terima kasih atas kreatifnya pak Menteri. Kita akan lakukan atas segala keterbatasan," jawab Lasarus.
(aqi/das)