Para korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mendapatkan hunian tetap (huntap). Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data rinci terkait rumah warga yang mengalami kerusakan.
"Memang yang menjadi penting segera adalah pendataan rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Dan itu saya sudah usulkan, dilakukan segera," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Raden Patah, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).
Jika menggunakan skema yang sama seperti penanganan hunian bagi korban bencana di Sumatera, Kementerian PKP akan bertugas membangun hunian komunal secara eksitu, yakni di lahan yang berbeda dari lokasi rumah korban sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, hunian tetap yang dibangun insitu, atau di lokasi rumah korban sebelumnya, akan menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Adapun lahan untuk pembangunan huntap akan disiapkan berdasarkan usulan pemerintah daerah (pemda) dengan dukungan dari BNPB.
Ara mengatakan pihaknya siap menangani masalah hunian pasca bencana, mengingat sebelumnya sudah pernah ada bencana di wilayah lain. Mulai dari rumah, sumber daya manusia (SDM), hingga tender sudah disiapkan.
"Jadi kami tentunya siap lebih cepat, lebih baik. Karena tentu rakyat kalau bisa jangan lama-lama di tempat pengungsian atau di tempat yang lainnya," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan akan membangun huntap untuk korban bencana NTT. Rencananya akan dimulai dalam waktu dekat.
"Saya tahu ini masih dalam masa tanggap darurat, tapi kita juga seperti di Sumatera. Saat tanggap darurat, kita juga sudah membangun. Bekerja sama membangun hunian tetap," kata Ara ditemui di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Sejauh ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga lain. Kemudian, ia juga sudah melakukan rapat internal bersama balai-balai di daerah beserta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
"Sudah rapat dengan Pak Menko PMK (Pratikno) dan sudah koordinasikan internal, juga sudah koordinasikan dengan Bapak Gubernur, dan juga sudah usahakan bekerja lebih cepat, koordinasi lebih cepat, akurat," ungkapnya.
(dhw/das)
