.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) sektor perumahan mencatatkan 18,01 juta keluarga di Indonesia masih tinggal di rumah tidak layak huni. Angka tersebut cukup tinggi, bahkan sekitar dua kali lipat backlog kepemilikan rumah yang sebanyak 9,29 juta.
"Backlog 2 pada tahun 2026 mencapai 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan angka 2025 yang sebesar 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, dikutip dari YouTube BPS Statistics, Kamis (13/8/2026).
Menurut Amalia, prioritas pemerintah untuk memperbaiki rumah melalui program bedah rumah sudah selaras dengan kondisi saat ini. Mengingat tahun ini ada bantuan bedah rumah untuk 400 ribu keluarga. Adapun selama periode Semester I-2026, sebanyak 88.635 unit rumah tidak layak huni sudah dapat bantuan bedah rumah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ia menjelaskan rumah layak huni memiliki empat komponen, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak.
Komponen yang paling membutuhkan perhatian adalah akses terhadap sanitasi layak. Masih ada rumah tangga yang melakukan praktek buang air besar (BAB) sembarangan di beberapa provinsi, termasuk yang terbesar di di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
"Sanitasi layak syaratnya adalah fasilitas tempat buang air besar, adanya kloset, kemudian tempat pembuangan air tinja," ujarnya.
Selain itu, Amalia juga menyoroti ada tantangan dalam komponen ketahanan bangunan. Sejumlah rumah masih menggunakan asbes untuk penutup atap. Padahal, bahan tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga dianggap sebagai ciri rumah tidak layak huni.
"Sekitar 55 persen dari rumah yang menggunakan atap di DKI Jakarta itu dari asbes," katanya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebut masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) untuk memperbaiki rumah di Indonesia.
"Masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Masih jutaan rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Masih jutaan rakyat Indonesia yang rumahnya perlu diperbaiki. Jadi PR kami masih banyak sekali," ujar Ara.
