.webp)
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan 88.635 rumah sudah menerima bantuan bedah rumah pada semester I-2026. Bedah rumah ini merupakan bantuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.
"Capaian nasional program bedah rumah maka semester 1 2026 dari data yang kami peroleh mencapai 88.635 unit rumah. Bedah rumah merupakan dukungan dana pemerintah bagi masyarakat yang memang tidak mampu," kata Amalia dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, dikutip dari YouTube BPS Statistics, Kamis (13/8/2026).
Sebaran program bedah rumah berdasarkan provinsi paling banyak secara jumlah ada di Jawa Barat, lalu di Jawa Tengah, ketiga di Jawa Timur, lalu Sulawesi Selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amalia pun menyoroti capaian program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) semester I-2026 jauh lebih banyak dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Bahkan, angka sekarang lebih dari dua kali lipat dari semester II-2025.
Di sisi lain, terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni, yaitu dari 68,4 persen pada 2025 menjadi 70,3 persen pada 2026.
"Sebanyak 70 dari 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni," ucapnya.
Ia menjelaskan rumah layak huni dinilai dari empat komponen, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak. Keempat komponen ini mengalami peningkatan jumlah rumah yang memenuhi standar. Namun, komponen yang masih paling membutuhkan perhatian adalah akses terhadap sanitasi layak.
Lebih lanjut, program bedah rumah merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka backlog kepemilikan rumah layak huni. Adapun saat ini angka backlog sudah di angka 18,01 juta rumah tangga.
"Backlog 2 (rumah layak huni) pada tahun 2026 mencapai 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan angka 2025," tuturnya.
Backlog kepemilikan rumah layak huni ini sudah berkurang dibandingkan tahun lalu yang sebesar 18,77 juta rumah tangga. Hampir semua kecuali satu provinsi mengalami penurunan angka rumah tidak layak huni.
