.webp)
Pembangunan Kawasan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilakukan. Terbaru, rata-rata pembangunan gedung-gedung di sana tembus 11,8 persen.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan progres pembangunan infrastruktur kawasan pemerintahan di IKN, khususnya Kawasan Yudikatif, dalam pertemuannya dengan Hakim Konstitusi Yang Mulia Arsul Sani dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Heru Setiawan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Sabtu (01/08/2026).
"Terima kasih atas kunjungan ini. Kami melaporkan progres terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kemasyarakatan. Kami juga menyampaikan terima kasih, termasuk dengan adanya putusan MK itu, karena itu kami senantiasa dikuatkan untuk melanjutkan pembangunan IKN," ujar Basuki, dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (2/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan paparan progres konstruksi, rata-rata progres bangunan gedung di kawasan yudikatif mencapai 11,8 persen, sementara progres pembangunan jalan kawasan yudikatif mencapai 27,6 persen dengan panjang 7,8 kilometer. Secara khusus, Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, progres fisik per 29 Juli 2026 tercatat dengan rata-rata 12,41 persen.
Gedung Mahkamah Konstitusi ini rencananya dibangun dengan total luas bangunan 44.691 meter persegi. Gedung ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan ruang pendukung, seperti ruang sidang pleno dengan kapasitas 400 orang, ruang rapat permusyawaratan hakim, ruang kerja kelembagaan, dan berbagai area pendukung lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Arsul Sani menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi di kawasan yudikatif IKN. Ia menilai penjelasan yang disampaikan Otorita IKN memberikan optimisme terhadap penyelesaian pembangunan sesuai jadwal.
"Kami dari Mahkamah Konstitusi, dari kesekjenan, dan saya mewakili para Hakim Konstitusi ingin melihat secara langsung progres perkembangan pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi di sisi yudikatif. Alhamdulillah, dengan diantar oleh Pak Kepala Otorita IKN, kami telah mendapatkan update dan penjelasan yang gamblang dari teman-teman Otorita IKN tentang progres yang ada. Ini tentu membanggakan dan menimbulkan optimisme bahwa sesuai dengan schedule-nya nanti pembangunan ini bisa diselesaikan," ujar Arsul.
Sebagai informasi, Pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut. Pembangunan proyek ini mencakup gedung-gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan. Di kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang.
Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilakukan.
Pada akhir April 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain untuk kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya, pembangunan kawasan tersebut akan rampung akhir 2027.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat.
"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (21/4/2026).
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang sempat berkunjung sekaligus meninjau lokasi pembangunan kawasan legislatif pada Senin (20/4), menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.
"Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa KeIndonesiaan yang kokoh," ungkapnya.
