.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan banyak hunian berbentuk rumah susun (rusun) mulai tahun depan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bakal ada 11 rusun baru dibangun.
Pembahasan mengenai anggaran telah dilakukan. Selain itu, nantinya akan disiapkan 2 jenis rusun, yakni rusun sewa dan rumah milik.
"Tadi kebetulan kami rapat mengenai anggaran. Dalam rapat anggaran, saya sudah menyetujui untuk tahun depan ini kita bangun 11 rusun baru yang besar untuk memberikan kemudahan secara terbuka dan transparan bagi siapa pun untuk memilikinya ataupun menyewanya," kata Pramono di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, seperti dikutip detikcom pada Kamis (25/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dibandingkan rumah tapak, Pramono menilai rusun lebih cocok untuk kebutuhan hunian di Jakarta. Sebab, lahan di Jakarta semakin terbatas sehingga tidak cocok untuk membangun banyak rumah tapak. Tidak hanya itu, harga tanah di Jakarta juga sudah sangat tinggi sehingga khawatir nantinya harga rumahnya pun jadi mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Karena nggak mungkin Jakarta ini orang bisa memiliki lahan kecuali orang yang mampu, yang landed. Maka housing yang vertikal inilah yang menjadi kata kunci untuk itu," ujarnya.
Sebelumnya, Pramono juga mengungkapkan dukungannya atas program pembangunan rusun untuk warga bantaran rel di Jakarta. Pembangunan rusun ini akan dilakukan oleh pemerintah pusat atas arahan Prabowo yang menginginkan warga bantaran rel mendapatkan hunian yang layak.
"Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support sepenuhnya apa yang dilakukan pemerintah pusat untuk penanganan perumahan yang ada di sepanjang rel kereta api," ujar Pramono kepada wartawan di Halte Tosari, Jakpus, Jumat (27/3/2026).
Menurutkan, hal ini memang sudah jadi masalah dari waktu ke waktu. Pemprov Jakarta juga tengah menangani masalah tempat tinggal warga di sekitar tempat pemakaman umum (TPU).
"Memang itu menjadi problem dari waktu ke waktu yang sebenarnya bagi Pemerintah Jakarta itu juga sudah mulai ditangani, termasuk masyarakat yang mohon maaf yang tinggal di TPU (Tempat Pemakaman Umum). Sebenarnya yang paling besar itu yang sekarang ini yang tinggal di TPU," ujarnya.
Pramono mengatakan warga yang tinggal di TPU kini mulai dipindahkan ke rumah susun. Sedangkan TPU nantinya akan dimanfaatkan hunian yang baru.
"Maka yang di TPU kita pindahkan ke rumah susun yang ada. TPU nya kita manfaatkan untuk tempat hunian yang baru penempatan yang baru. Dan sekarang ini yang relatif dengan cara itu pertama lebih rapih," ucapnya.
"Yang kedua mereka mau kita pindahkan ke rumah-rumah susun yang ada, enam bulan kami gratiskan tapi setelah itu mereka kita minta untuk berbayar sewa atau sepenuhnya. Sehingga kembali ke pertanyaan yang awal tadi pemerintah akan bekerja sama sepenuhnya dengan pemerintah pusat untuk penanganan itu," tutupnya.
Artikel ini telah tayang di detikNews
(aqi/aqi)
