Masyarakat informal atau masyarakat yang penghasilannya tidak memiliki slip gaji ataupun tidak tercatat di rekening koran terkadang terhambat ketika mengajukan KPR. Alasannya bank tidak bisa melihat kemampuan pembayaran konsumen karena tidak ada bukti pemasukan.

Ternyata sekarang, pengajuan KPR dari masyarakat informal bukan lagi hambatan. Perbankan sudah memiliki kuota tersendiri untuk menerima masyarakat informal mendapat kemudahan yang sama.

Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Alfian Arif mengungkapkan saat ini setiap perbankan sudah ditargetkan untuk menyediakan kuota KPR khusus masyarakat informal. Kuotanya adalah 15 persen dari total kuota KPR yang disediakan.

"Kami membuka kewajiban kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan Target non-fixed income. Dari mulai 10 persen, 12 persen, hari ini 15 persen," kata Alfian dalam Diskusi Media Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal di Kemang, Jakarta pada Jumat (22/5/2026).

Alfian menyampaikan tahun depan BP Tapera ingin menaikkan jumlah kuota di masing-masing bank hingga 20 persen.

"Kebijakan 15 persen nanti akan ditingkatkan. Tahun depan jadi 20 persen. Kalau 25 persen (kuotanya), backlog akan makin surut," ujar Alfian.

Salah satu segmen masyarakat informal yang akan disasar pertama oleh BP Tapera dan perbankan adalah segmen profesi ojeg online (ojol). Skemanya setiap pengendara yang ingin membeli rumah subsidi dengan KPR segmen informal ini akan dipotong secara otomatis penghasilannya setiap bulan untuk cicilan KPR.

Apabila segmen ojol ini berhasil, segmen masyarakat informal lainnya yang ingin beli rumah subsidi akan dibantu dengan skema disesuaikan dengan kemampuan mereka.

Penyediaan kuota khusus untuk masyarakat informal ini bukan satu-satunya cara yang disiapkan. BP Tapera juga memberikan kemudahan lewat uang muka atau down payment (DP 0%) pada setiap rumah dan qmembuat konten edukasi agar masyarakat informal mengetahui kemudahan ini dan tidak bingung.