Warga perumahan elite Asya di Cakung Timur, Jakarta Timur merasa tidak puas dengan keputusan sepihak yang diambil oleh pengembang. Mereka berniat melakukan aksi damai untuk menuntut janji manis pengembang yang tidak dipenuhi serta keluhan lainnya.

Juru Bicara Paguyuban Warga Asya, Gerard Thema menyampaikan warga perumahan Asya mengeluhkan janji pengembang terkait private clubhouse. Fasilitas rekreasi dan olahraga itu semestinya hanya boleh digunakan oleh warga. Namun warga menemukan clubhouse telah diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi fasilitas umum.

"Wanprestasi, dia (pengembang) janji Perumahan Asya sebagai perumahan premium, di mana mereka sudah (punya) private clubhouse, tetapi secara sepihak, kita juga tahunya bukan dari mereka, tetapi tahu dari Peta Jakarta 1, ada dua clubhouse yang statusnya sudah diserahterimakan ke Pemda DKI Jakarta sebagai fasilitas umum," kata Gerard kepada detikProperti, Kamis (21/5/2026).

Properti yang diserahkan berupa tanah saja, tetapi warga mengkhawatirkan lambat laun bangunan dan fungsi akan diserahkan juga. Warga tak ingin fasilitas tersebut suatu ketika akan digunakan oleh masyarakat umum. Pasalnya, warga sudah membeli dengan harapan mendapatkan fasilitas privat tersebut.

Selain itu, Gerard menyampaikan ada masalah instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Warga mengeluhkan bau tak sedap dari lokasi IPAL yang berada di bawah clubhouse. Keluhan itu sudah disampaikan kepada pengelola sejak 2023 tetapi hingga kini belum ada solusi jelas.

"Kalau klaster itu sudah okupansi 90 persen ke atas, IPAL-nya itu bermasalah dan berbau, dan itu di lokasi IPAL itu sendiri di bawah clubhouse, yang notabene adalah tempat berkumpulnya warga, jadi itu baunya benar-benar berasa banget," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menyebut warga keberatan dengan kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL). Kenaikan IPL disebut dilakukan secara sepihak serta tidak ada transparansi keuangan untuk penggunaannya.

Awalnya IPL sebesar Rp 6.500 per meter persegi pada 2023. Namun, kini sudah naik secara sepihak menjadi Rp 8.600 per meter persegi.

Lebih dari itu, pengelola perumahan tak kunjung memberikan laporan keuangan meski sudah diminta dari tahun ke tahun. Andaikan diberikan pun hanya gambaran pengeluaran secara umum.

"Iuran pengelolaan lingkungan (IPL) yang kita percayakan ke pihak estate yaitu developer sendiri, tidak ada transparansi keuangan, terus pengelolaan yang juga kualitasnya menurun," imbuhnya.

Salah satu hal yang disorot adalah vendor taman atau kebersihan. Ia menyebut pihak management estate membayar petugas dengan menghitung setiap meter persegi. Namun, saat dikonfirmasi kepada petugas kebersihan, upah diberikan dengan tarif harian.

Gerard juga menambahkan perumahan tersebut belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Padahal, sudah ada enam klaster dalam perumahan itu.

Warga sudah berulang kali menyampaikan keluhan melalui dialog dan surat. Namun, warga belum puas dengan respon dari pengembang.

Mereka juga menuntut untuk bisa berdialog langsung dengan Direksi PT Asya Mandira Land, yakni anak perusahaan Astra Land Indonesia, hasil kolaborasi Astra Property dan Hongkong Land.

"Tidak ada itikad mereka (pengembang) mau negosiasi atau mendengarkan. Yang ada di mereka adalah mereka nge-push agar segera di transisi IPL Mandiri. Mereka sebenarnya berharap warga yang mengurus sendiri pengelolaan lingkungannya," katanya.

Di sisi lain, warga sebenarnya bersedia untuk mengurus IPL secara mandiri. Namun, mereka ingin masalah status hukum clubhouse dan IPAL diselesaikan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, warga akan melakukan aksi damai untuk menyampaikan keresahan. Warga dari enam klaster akan berjalan bersama menuju Marketing Gallery, Perumahan Asya dan melakukan orasi.

"Kita putuskan untuk ada aksi damai di hari Sabtu tanggal 23 Mei (2026)," tuturnya.

Dari aksi tersebut, warga berharap dapat berdialog dengan jajaran direksi. Sebab, selama ini mereka merasa keputusan perumahan dilakukan hanya sepihak tanpa dialog dengan warga.