PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Persero) menyatakan angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia menurun berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) Martin D Siyaranamual dalam acara konferensi pers Kinerja Full Year 2025 PT SMF (Persero) di Artotel Gelora Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, berdasarkan data Susenas tahun 2023 angka backlog perumahan sebanyak 9,9 juta unit. Berdasarkan data terbaru, hanya sekitar 9.637.157 unit. Dengan rincian sekitar 5,5 juta rumah tangga tinggal di bukan rumah milik sendiri tetapi layak huni serta 4,1 juta rumah tangga tinggal di di rumah bukan milik sendiri dan kondisinya tidak layak huni.

Martin menyampaikan penurunan angka backlog ini tidak menunjukkan hasil baik ataupun buruk. Sebab, belum ada hasil yang menunjukkan masalah permintaan rumah terselesaikan.

"Apakah ini menandakan bahwa program perumahan pemerintah itu berjalan, berhasil? Iya dan tidak. Karena memang belum ada, belum dilihat secara detail keberhasilan dari program-program perumahan yang ada di Indonesia," kata Martin kepada awak media pada Rabu (4/3/2026).

Meski begitu, program dan stimulus dari pemerintah tentu berperan penting dalam menekan angka backlog di 2025 lalu. Sebagai contoh adanya KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang kuotanya bertambah menjadi 350 ribu rumah dari yang sebelumnya hanya 220 ribu rumah, KUR Perumahan, rumah subsidi, insentif PPN DTP 100 persen, hingga program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Persentase pengaruhnya belum bisa dipastikan karena banyak aspek lain yang juga bisa mempengaruhi penurunan angka tersebut, seperti tingkat kelahiran atau penurunan permintaan dari masyarakat.

"Tetapi yang jelas, sudah barang tentu penurunan ini, sumbernya itu datangnya dari program pemerintah. Kita nggak bisa menolak itu (membantah fakta)," jelasnya.

Selain masalah jumlah permintaan perumahan, juga ada backlog soal kelayakan hunian yang pada tahun lalu angkanya mencapai 23 juta unit rumah. Terdiri dari 19 juta rumah tangga milik sendiri tetapi kondisinya tidak layak huni dan 4,1 juta rumah tangga yang tinggal di rumah bukan milik sendiri serta kondinya tidak layak. Jumlah backlog satu ini juga mengalami penurunan.

"Dari 25 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak unik, sekarang menjadi 23,4 juta rumah tangga," sebutnya.

Adapun, tugas dari PT SMF sendiri salah satunya adalah mendukung sektor perumahan dengan penyediaan dana jangka panjang untuk mendorong pasar pembiayaan perumahan tetap stabil dan efisien.

PT SMF juga berperan dalam penyaluran FLPP sejak 2018 melalui pembiayaan jangka panjang murah dengan porsi 25 persen. Sementara, sisanya dari pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

"Khusus untuk FLPP di mana kita sebagai fiskal tools pemerintah, kita sudah keluarkan surat utang sebagai blended finance atau leverage dari para pemerintah yang diterima 18 kali jumlahnya mencapai Rp 17,49 triliun," kata Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo yang juga hadir di tempat.