Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu opsi untuk mempermudah masyarakat membeli rumah dengan sistem kredit. Caranya dengan mengajukan KPR kepada bank. Apabila disetujui, konsumen bisa menyicil pembayaran rumah selama waktu yang sudah disepakati.

Skema pembiayaan satu ini bisa membantu konsumen yang belum memiliki tabungan senilai harga rumah. Namun, tingkat peminat KPR di Indonesia ternyata masih rendah menurut Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Rasio KPR terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya 3,4 persen, tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data yang diungkap oleh BTN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Filipina sudah mencapai sekitar 4,3 persen, Thailand 30,2 persen, Singapura 38,3 persen, dan Malaysia tertinggi sekitar 44,3 persen.

"Jika dilihat dari sisi belanja perumahan dibanding APBN, Indonesia masih menjadi negara yang paling kecil, hanya 3,4 persen dibanding dengan total PDB kita. Dan ini dibanding negara-negara ASEAN, kita masih jauh tertinggal, dibanding Filipina, Thailand, Singapura," kata Nixon seperti yang dikutip detikcom pada Selasa (27/1/2026).

Nixon mengatakan negara-negara lain di ASEAN, masyarakatnya sudah terbiasa membeli rumah dengan KPR. Sementara itu, di Indonesia masih banyak masyarakat yang membangun rumah sendiri, tanpa meminjam uang ke bank, terutama masyarakat yang tinggal di desa.

"Karena manusianya sudah terbiasa membeli rumah dengan mekanisme KPR. Kalau di Indonesia masih majority (mayoritas) bangun rumah swadaya, terutama yang di kampung-kampung sehingga mereka tidak menggunakan KPR sebagai alat transaksi untuk pembelian rumah," jelasnya.

Pemerintah terus menggenjot dan memperluas skema-skema pembiayaan agar semakin banyak masyarakat yang terbantu dengan KPR. Sepanjang 2026, pemerintah telah mengumumkan telah menyiapkan KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit dengan alokasi anggaran Rp 45,7 triliun. Lalu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga akan mendorong program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yakni program khusus untuk merenovasi rumah tak layak huni dengan target sekitar 373.000 rumah. Anggaran yang dialokasikan lebih dari Rp 8 triliun.

Ditambah adanya insentif PPN DTP 100 persen di tahun ini untuk rumah yang harga jualnya di bawah Rp 2 miliar. Sebanyak 40.000 akan dibebaskan pajak oleh pemerintah. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 3,4 triliun.

Nixon menyampaikan secara umum pengambil KPR terbesar di BTN adalah kalangan milenial. Persentasenya mencapai 85 persen.

"Kemudian, kita memang sengaja mengejar milenial karena milenialah tulang punggung pertumbuhan perumahan di Indonesia, 85 persen pembelinya sekarang yang first home buyer adalah para milenial," ungkapnya.

Namun, pengambil KPR subsidi terbanyak justru berasal dari Gen Z sekitar 64,09 persen. Sementara itu, 35,91 persen sisanya berasal dari kalangan generasi milenial.