Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan realisasi FLPP mencapai 79,68 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 350 ribu unit rumah subsidi.

Penyaluran dana FLPP pada 2025 berada di angka 278.868 unit. Dana senilai Rp 34,64 triliun telah disalurkan dari 40 bank penyalur dengan 22 asosiasi perumahan yang tersebar di 13.249 perumahan yang dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

"Walaupun tidak sampai ke titik 350 ribu unit, namun pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010. Dengan komposisi 99,99% atau 278.865 unit merupakan rumah tapak dan sisanya 0,001% (3 unit) rumah susun," ujar Heru dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).

Untuk tahun depan, target penyaluran dana FLPP sebanyak 350 ribu unit rumah. Dana tersebut sebesar Rp 37,1 triliun yang terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp 25,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp 10,4 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp 1,6 triliun.

"Sesuai dengan nota keuangan tahun 2026, pemerintah mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah di tahun depan," katanya.

Selain itu, BP Tapera menyusun strategi untuk meningkatkan penyaluran dana FLPP pada 2026. Salah satu upayanya adalah meningkatkan penyaluran dana FLPP sektor non formal sebesar 15 persen.

"Jika tahun 2025 dalam perjanjian dengan bank penyalur hanya mengalokasikan 10% untuk non formal, namun tahun ini meningkat menjadi 15%. Sehingga diharapkan akan semakin banyak non formal yang akan menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dan semakin merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan semakin memperluas akses bagi ART, ojol, pedagang sayur dan profesi non formal lainnya dalam memiliki rumah layak huni," jelasnya.

Kemudian, BP Tapera juga menyiapkan diversifikasi produk berupa pengembangan skema program FLPP yang terdiri dari kredit bangun rumah dan kredit renovasi rumah.

"Saat ini kami sedang menyiapkan aturan main dan peraturannya dadan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," ucapnya.

Di samping itu, penerima manfaat dana FLPP selama 2025 meliputi pekerja swasta hingga 205.311 unit rumah (73,63%), wiraswasta 39.218 unit rumah (14,06%), PNS 20.814 unit rumah (7,46%), TNI/Polri 5.409 unit (1,94%), dan lainnya 8.083 unit rumah (2,90%) serta 33 unit lainnya dari segmen lainnya (0,01%).

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penerima manfaat FLPP dari pekerja swasta mengalami peningkatan sebesar 31,3 persen, wiraswasta mencapai peningkatan hingga 58,7 persen, PNS tumbuh lebih tinggi hingga 145,7 persen, TNI/Polri mengalami peningkatan hingga 36,9 persen.

Sementara itu, bank yang mendominasi penyaluran dana FLPP adalah BTN hingga 132.744 unit rumah atau 47,60 persen dari total penyaluran dana FLPP. Kemudian, besaran itu diikuti oleh BSN sebanyak 59.463 unit (21,32%), BRI 32.206 unit (11,54%), BNI 15.159 unit (5,44%), Mandiri 11.122 unit (3,98%), dan diikuti bank penyalur lainnya.

Dari sisi asosiasi pengembang perumahan, REI menempati rangking pertama dengan pembangunan rumah hingga 117.680 unit atau 42,20 persen. Kemudian, diikuti oleh Apersi sebanyak 82.514 unit (29,59%), Himperra 37.593 unit (13,48%), Apernas 9.522 unit (3,41%), Asprumnas 9.207 unit (3,30%), dan 17 asosiasi lainnya.

Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan penerima manfaat FLPP tertinggi di seluruh Indonesia dengan capaian 62.591 unit rumah atau 22,44 persen. Lalu, diikuti oleh provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah sebanyak 24.470 unit (8,77%), Sulawesi Selatan 23.255 unit (8,34%), Banten 18.966 unit (6,80%), dan Jawa Timur 18.361 unit (6,58%).

Lebih lanjut, Kabupaten Bekasi masih meraih peringkat pertama penerima manfaat FLPP di Indonesia sebesar 14.702 unit rumah atau 19 persen. Peringkat tersebut disusul oleh sembilan kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Bogor sebanyak 10.195 unit (13%), Kabupaten Tangerang 8.246 unit (11%), Kabupaten Karawang 7.097 unit (9%), Kota Kendari 6.895 unit (9%), Kabupaten Maros 6.233 unit (8%), Kota Palembang 6.198 unit (8%), Kabupaten Deli Serdang 5.992 unit (8%), Kabupaten Kubu Raya 5.246 unit rumah (7%) dan Kabupaten Gowa 5.242 unit (7%).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini