Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menanggapi peristiwa banjir parah di Perumahan Green Lavender Sukamekar Bekasi yang terjadi minggu ini. Saking parahnya, banjir diperumahan tersebut terlihat seperti lautan dan seperti ada gelombang ombak.

Dedi menyebut banjir yang terjadi di perumahan Bekasi tersebut sebagai 'Hantu Banjir' dan harus segera diatasi. Banyak perumahan terendam banjir, menurutnya karena alih fungsi lahan yang salah, seperti memakai lahan sawah, rawah, bantaran sungai, hingga ada penyempitan jalur air.

"Untuk warga Bekasi, warga Karawang yang hari ini masih mengalami banjir karena hujan terus menerus dan pembangunan perumahan dilakukan di area tempat penyimpangan air, seperti sawah dan rawa serta sungai-sungai yang mengalami sedimentasi dan penyempitan sehingga air meluap dan tidak bisa terkendali karena air mengejar yang datarannya lebih rendah," kata Dedi dalam unggahan Instagramnya, @dedimulyadi71, seperti yang dilihat detikcom pada Sabtu (24/1/2025).

Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam, pria yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini telah menyiapkan 3 langkah penanganan. Pertama, ia akan melakukan normalisasi sungai, pelebaran sungai, dan pembongkaran bangunan yang ada di bantaran sungai.

Kedua, menindak tegas para pengembang tak bertanggung jawab. Terutama yang sudah membohongi konsumen dengan menjual rumah yang disertai embel-embel bebas banjir padahal kenyataannya sebaliknya.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersikap tegas pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya yang kemudian mendapat pasar yang relatif baik dengan janji kawasannya nyaman, kawasan bebas banjir, dan sejenisnya. Tapi faktanya tidak sesuai dengan harapan," ujarnya.

Ketiga, pihaknya akan lebih tegas mengenai tata ruang dan alih fungsi lahan di Jawa Barat. Harapannya tidak ada lagi perumahan yang dibangun di lahan persawahan, perkebunan, rawa, atau bantaran sungai.

"Saya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan perubahan tata ruang dan sedang berproses. Selanjutnya para bupati dan walikota melakukan tindakan yang sama dengan mengubah tata ruang. Dengan tidak lagi membuka area-area yang peruntukkan untuk kawasan perkebunan, kawasan hutan, kawasan persawahan, kawasan rawa, bantaran sungai dijadikan area permukiman warga," lanjutnya.

Terakhir, ia menyarankan daerah-daerah padat penduduk di Jawa Barat agar beralih membangun rumah vertikal seperti apartemen daripada rumah tapak. Model hunian ini dikatakan lebih aman terhindar dari masalah 'Hantu Banjir'.

"Perumahan di area padat penduduk, seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor, dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk, maka tidak ada pilihan lain selain rumah vertikal, apartemen karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari 'Hantu Banjir' yang datang dalam setiap waktu," tegasnya.

Warga beraktivitas di kawasan perumahan subsidi Green Lavender Sukamekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/1/2026), yang kembali terendam banjir. Foto: Pradita Utama/detikFoto

Sebelumnya diberitakan, Perumahan subsidi Green Lavender Sukamekar, Bekasi, kembali terendam banjir dengan ketinggian air hingga sepinggang. Warga terjebak janji hunian bebas banjir.

Jalan utama perumahan berubah menjadi aliran air keruh akibat luapan saluran air dan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Bekasi. Warga saling bahu membahu mengevakuasi perabotan rumah tangga ke tempat lebih tinggi untuk menghindari kerusakan akibat banjir yang datang berulang kali.

Warga menyebut banjir kali ini menjadi yang ketiga sejak perumahan subsidi tersebut dihuni, meski awalnya dijanjikan bebas banjir. Penghuni mengaku kecewa karena realitas banjir berulang tidak sesuai dengan klaim pengembang saat pemasaran perumahan.

Keterikatan kredit rumah subsidi membuat sebagian warga merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan untuk pindah meski kondisi lingkungan memburuk.