Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana merenovasi 400 ribu rumah tahun depan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyambut baik hal itu tetapi meminta agar prosesnya dapat dipercepat.
Anggota Komisi V DPR Mori Hanafi mengatakan para anggota dewan banyak berbicara terkait BSPS. Sebab, sebagian besar anggaran tahun 2026 akan digunakan untuk program tersebut.
"Hampir Rp 9 triliun itu untuk BSPS, jadi memang fokusnya ke situ. Ini juga sejalan dengan visi-misi dari Bapak Presiden yang kemudian Bapak jalankan dalam rangka mengejar (program) 3 Juta Rumah," ujar Mori dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dan Kementerian PKP di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2025)
Ia pun menilai proses verifikasi berjalan sangat lama, berdasarkan progres 2025. Mori menyarankan agar proses verifikasi penerima BSPS dapat dipercepat.
Sebab tak hanya Kementerian PKP, lembaga lain juga punya program bedah rumah. Kondisi di lapangan pun menunjukkan calon penerima BSPS sudah masuk dalam skema lembaga lainnya.
"Saran kami kepada Bapak (Menteri PKP) agar proses verifikasi terkait dengan ini bisa dipercepat Pak. Bapak bisa bayangkan penyerapan yang 40 ribuan ini saja, baru saja dalam dua minggu ini kita eksekusi Pak, apalagi 400 ribu," katanya.
Menurutnya, Kementerian PKP kekurangan personil di daerah-daerah pelaksanaan BSPS. Hal itu yang membuat proses verifikasi berjalan cukup lama.
Mori mengusulkan agar BSPS dilakukan secara bertahap. Misalkan tahap satu sebanyak 30 ribu rumah dulu dituntaskan verifikasinya, lalu dijalankan.
Jika menunggu verifikasi yang lama, eksekusi renovasi bisa tertunda sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal. Ia membayangkan pada Juli 2026, penyerapan anggaran BSPS baru 10 persen.
"Orang jangan-jangan karena proses verifikasinya begitu lama, jangan-jangan dia baru bisa mulai bulan Oktober Pak (Menteri PKP). Mengingat penyerapan anggaran Bapak ini sebagian besar adalah BSPS, mungkin itu kurang bagus Pak," tuturnya.
Selain itu, ia juga menyebut data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) sudah tidak berlaku untuk digunakan buat BSPS. Data tersebut belum diperbarui sehingga tidak sesuai dengan kenyataan kondisi rumah layak huni yang ada.
Sementara itu, Anggota DPR Novita Wijayanti menyebut BSPS adalah program yang disukai oleh masyarakat. Banyak masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni bisa terbantu melalui program tersebut.
"Sekarang program BSPS ini tambah banyak. Jadi harapannya pastinya Komisi V aspirasi BSPS untuk kita bisa lebih banyak lagi dari sebelumnya. Lebih banyak lagi supaya kita bisa bantunya makin banyak untuk masyarakat," kata Novita.
Kemudian, ia meminta persyaratan calon penerima bantuan dapat disederhanakan. Terdapat rumah-rumah yang membutuhkan bantuan bedah rumah tetapi terhalang persyaratan.
Salah satu persyaratan yang menjadi kendala adalah rumahnya tidak berkeramik. Padahal, banyak rumah yang berlantai tetapi rusak.
"Saya di momen rapat ini memohon persyaratan-persyaratannya juga mohon untuk disederhanakan," tuturnya.
Novita juga berpesan agar BSPS dapat disalurkan kepada masyarakat yang mengalami musibah bencana. Misalnya daerah yang terkena bencana di Majenang, Cilacap.
Sebelumnya diberitakan, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2026 diprioritaskan untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Sebanyak Rp 8,9 triliun akan digunakan untuk program bedah rumah.
Dari pagu anggaran yang sudah sepakati sebesar Rp 10,895 triliun, 81,69 persen akan digunakan untuk BSPS. Anggaran tersebut disiapkan untuk merenovasi 400 ribu rumah.
"Untuk mempertimbangkan daerah termiskin, daerah terluar dan yang kesenjangan rasionya tinggi itu sebesar Rp 8,9 triliun dengan target 400 ribu unit. Dan ini adalah 81,69 persen dari total anggaran Kementerian kami. Jadi anggaran kami 81,69 persen itu untuk BSPS. Artinya DPR dan pemerintah sepakat ini program yang sangat-sangat prioritas," kata Ara dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/das)