.webp)
Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Pembangunan ini telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.
Pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif akan termasuk dalam pembangunan IKN tahap kedua. Terdiri dari pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kompleks perkantoran legislatif rencananya akan dibangun di lahan seluas 42 hektar dengan anggaran Rp 8,5 triliun dengan pembangunan berlangsung pada 2025-2027. Mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.
Sementara kompleks yudikatif seluas 15 hektar dengan anggaran Rp 3,1 triliun akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Proses pembangunan kedua kompleks tersebut akan dimulai November 2025 dan diperkirakan memakan waktu 25 bulan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan tahap kedua akan semakin cepat baik fisik dan non-fisik.
"Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN." kata Basuki pada agenda Media Gathering di Kantor Otorita IKN, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, pada Sabtu (1/11/2025).
Anggaran pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan, yaitu dana APBN sebesar Rp 48,8 triliun (2025-2028), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp 158,72 triliun (per Oktober 2025), dan Investasi Swasta Murni yang diperkirakan Rp 66,3 triliun (per Oktober 2025).
Tidak hanya gedung perkantoran, OIKN juga akan melakukan penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika. Proyek tersebut ditargetkan akan selesai dan beroperasi pada akhir 2025. Kemudian, fasilitas pendukung, seperti konektivitas jalan di KIPP Sub-WP 1B dan 1C, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan, juga tengah dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara.
Di sisi lain, Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800 - 900 Ha dengan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik akan mampu menyediakan air baku 2.500 liter/detik. Dari ketersediaan air baku, 1.500 liter/detik akan dialirkan ke IKN dan 1.000 liter/detik dialirkan ke Balikpapan. Air ini akan menunjang kebutuhan ASN di IKN.
Selain bendungan, Otorita juga menyiapkan air yang dapat diminum melalui Intake Sepaku dengan instalasi pengolahan air dengan kapasitas 300 liter/detik.
"Dengan dimulainya tahap persiapan pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif, IKN semakin memperkuat fondasinya sebagai pusat pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan. Pembangunan ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang layak, tetapi juga menciptakan ekosistem pemerintahan, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi, memberikan manfaat nyata bagi ASN, pekerja konstruksi, dan masyarakat sekitar," kata Otorita.
Sementara itu, dalam rangka persiapan menuju Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus), Otorita IKN menggandeng Jimly School of Law and Government (UGM) untuk merancang regulasi dan struktur Pemdasus secara komprehensif.
(aqi/das)
