Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah tapak dan apartemen hingga Desember 2027. Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku sampai akhir 2026.

Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah sekaligus mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian.

"Untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier effect-nya besar, disediakan PPN DTP rumah hingga Rp 5 miliar untuk Rp 2 miliar pertama. Awalnya diberikan hingga 31 Desember 2026, sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Kebijakan ini diproyeksikan akan memberikan manfaat bagi sekitar 40 ribu unit rumah per tahun. "Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu dorong baru ke sektor properti," jelas Purbaya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu, menambahkan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru untuk mempertegas kebijakan tersebut.

"Itu akan kita buatkan PMK untuk PPN DTP ini diperpanjang sampai 31 Desember 2027. Ini bagus untuk kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan lebih banyak dan lebih cepat," ungkapnya.

Dengan perpanjangan ini, diharapkan sektor properti nasional semakin bergairah dan mampu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.