Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjamin para transmigran akan mendapatkan sertifikat tanah di kawasan transmigrasi. Hal ini merupakan salah satu dukungan Kementerian ATR/BPN dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi di kawasan transmigrasi.
Dalam acara Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/8), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyampaikan pihaknya memiliki peran penting dalam pembangunan kawasan transmigrasi yaitu melalui program sertifikasi tanah transmigrasi dan Reforma Agraria.
Menurutnya, sertifikasi tanah transmigran sangat penting karena program transmigrasi tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Apalagi, tanah menjadi modal dasar kehidupan dan kesejahteraan para transmigran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kementerian ATR/BPN akan terus memastikan bahwa setiap transmigran yang ditempatkan di kawasan transmigrasi memperoleh sertipikat tanah yang sah," ujar Ossy dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (26/8/2025).
Ossy menjelaskan cara lain Kementerian ATR/BPN mendukung program transmigrasi adalah melalui Reforma Agraria, utamanya dalam Penataan Akses. Melalui program tersebut, setelah tanah dimiliki dan disertifikasi, para transmigran bisa memiliki akses ke sumber daya lain, seperti permodalan, pasar, pendampingan usaha, bahkan akses ke teknologi pertanian maupun perkebunan yang modern.
"Kita ingin Reforma Agraria dapat memastikan bahwa tanah yang dimiliki bisa dikelola dengan produktif, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Kita tidak ingin saat masyarakat mendapatkan sertipikat tanah mereka, mereka dengan mudahnya menjual sertipikat tanah tersebut (tanpa dimanfaatkan, red) kepada pihak lain dan mereka kembali tidak memiliki tanah," ungkapnya.
Usai sesi pembekalan kepada 2.000 akademisi, acara ini dilanjutkan dengan sesi pelepasan peserta ekspedisi patriot transmigrasi. Nantinya, 2.000 peserta tersebut akan disebar sebagai tim advance, yaitu tim yang akan melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi di 154 titik kawasan transmigrasi. Pelepasan ini dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pelepasan peserta dipimpin Menko AHY yang juga didampingi oleh Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, dan sejumlah Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(abr/zlf)