.webp)
Komisi V DPR RI telah menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 48,02 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.
Hal ini disampaikan pada rapat kerja pengesahan pagu indikatif rencana anggaran kerja pemerintah tahun 2026 yang digelar di Senayan, Jakarta.
"Kemudian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pagu kebutuhan sebesar Rp 49.854.032.993. Pagu indikatif tahun anggaran 2026 Rp 1.824.795.689 sehingga ada backlog atau kekurangan sebesar Rp 48.029.237.304. Apakah angka ini sama? Cocok ya? Saya ketok," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, pada Kamis (10/7/2025).
Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan Komisi V DPR RI terhadap kementeriannya. Selain itu, ia menyampaikan anggaran 2026 terdapat 2 program kerja utama di Kementerian PKP. Pertama adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang rencananya akan ditujukan untuk 2 juta rumah.
"Program unggulan kami hanya 2. Satu, BSPS. Kami yakin itu adalah program yang sangat penting dan bermanfaat bagi rakyat karena kita masih punya backlog yang besar 26 juta lebih. Mohon dukungan itu menjadi program utama. Saya sudah sampaikan dalam rapat kabinet bersama bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk kami mengajukan 2 juta tahun depan," ungkap Ara.
Program kedua adalah penyaluran kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi sebanyak 500.000 unit. Besar harapan kuota FLPP ini dapat menekan angka backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia yakni lebih dari 9 juta unit.
"Kami juga mohon dukungan agar rumah subsidi untuk backlog yang perumahan masih ada sekitar 9-10 juta unit. Itu kami menyadari betul dan sudah kami pelajari program yang paling bisa menyelesaikan masalah itu adalah rumah subsidi. Kami akan ajukan 500.000 unit tahun depan. Kami juga laporkan pertama kali dalam sepanjang sejarah Indonesia, tahun ini kami dapat 350.000 unit dan serapannya cukup tinggi," jelas Ara.
Setelah penandatanganan naskah pagu indikatif anggaran mitra kerja Komisi V TA 2026, Lasarus menegaskan kembali bahwa usulan-usulan yang telah diajukan oleh kementerian dan lembaga di Komisi V telah disetujui.
"Demikian, penandatangan berita acara persetujuan pimpinan dan seluruh anggota Komisi V DPR RI atas persetujuan seluruh fraksi-fraksi yang ada di Komisi V DPR RI, menyetujui seluruh pagu indikatif Kementerian lembaga mitra kerja Komisi V dan akan memperjuangkan segala kekurangan atau backlog," ujarnya.
Sebelum mengikuti rapat bersama mitra kerja Komisi V, Ara menghadiri rapat koordinasi bersama Komisi V. Dalam pemaparan usulan tambahan anggaran, Ara mengatakan mayoritas anggaran sekitar Rp 45,55 triliun dialokasikan untuk program BSPS.
Baca juga: Wacana Rumah Subsidi 18 Meter Batal! |
"Anggaran untuk 2026, kami mengusulkan sebesar Rp 49,854 triliun, sehingga pagu indikatif diperlukan tambahan Rp 48 triliun. Kami mengusulkan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp 45,55 triliun atau 91,37% diusulkan untuk anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026," kata Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Selain BSPS, anggaran akan dialokasikan untuk Program 3 Juta Rumah yang terdiri dari pembangunan dan renovasi rumah, penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) 2025-2029, serta rencana kerja pemerintah 2026.
"Usulan anggaran di luar BSPS sebesar Rp 4,3 triliun. Jadi di luar BSPS itu kita Rp 4,3 triliun atau 8,63% dari usulan anggaran TA 2026 atau mengalami kenaikan biaya sebesar Rp 840 miliar atau 24,27% dari anggaran TA 2025 sebesar Rp 3,46 triliun," ujarnya.
Dengan usulan anggaran tersebut, Ara menyatakan Kementerian PKP dapat merealisasikan target pembangunan 2.052.822 unit hunian dan penanganan kawasan kumuh sebanyak 225 hektare. Target tersebut akan diwujudkan melalui pembiayaan rumah subsidi FLPP, KUR sektor perumahan, swadaya masyarakat, CSR, hingga investasi.
(aqi/zlf)
