Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan pendekatan berbasis karakter wilayah merupakan kunci penyelesaian krisis perumahan nasional, khususnya di wilayah urban, perdesaan, dan pesisir.
Ia menjelaskan persoalan utama dalam pembangunan perumahan bukan hanya keterbatasan pembangunan fisik, melainkan juga ketersediaan dan harga tanah yang semakin tak terjangkau.
"Tanah adalah isu utama jika kita bicara perumahan dan kebijakan perumahan sosial. Kalau dua hal ini-harga tanah dan perizinan-bisa kita tangani, maka kita bisa menekan hingga 50% dari harga rumah," tegas Fahri dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikan Fahri dalam Diskusi Tematik yang digelar dalam rangka International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Rabu (12/6/2025).
Pada diskusi tersebut, Fahri juga menguraikan strategi pembangunan tiga juta rumah dalam lima tahun ke depan, dengan pendekatan berbeda untuk masing-masing wilayah. Hal ini meliputi, renovasi untuk perdesaan, integrasi maritim dan wisata di wilayah pesisir, serta pembangunan hunian vertikal di kawasan urban.
Ia menyebut pengembangan kawasan pesisir dapat menjadikan Indonesia sebagai negara dengan '13.000 Maladewa baru', dengan menggabungkan konsep hunian dan destinasi wisata.
"Ini bukan hanya soal rumah, tapi tentang membangun ekosistem ekonomi. Setiap intervensi perumahan harus memperkuat basis ekonomi lokal, termasuk melalui koperasi bahan bangunan dan sinergi dengan sektor pariwisata dan kelautan," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pendekatan terintegrasi sejalan dengan arah pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
"Forum ICI 2025 ini menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Inovasi perumahan yang berbasis wilayah adalah bukti nyata bahwa kita mampu menjawab tantangan dengan solusi konkret, kolaboratif, dan berbasis keunggulan lokal," pungkas AHY.
Sebagai informasi, konferensi ICI 2025 turut dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan dari lintas negara
Konferensi infrastruktur pertama berskala internasional di Indonesia ini dihadiri 7.000 peserta lebih dari 33 negara partisipan, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.
ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.
(akd/akd)