.webp)
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kawasan pesisir Indonesia akan segera ditata. Setelah ditata, kawasan pesisir bisa seperti Maladewa atau Maldives yang kerap dianggap sebagai 'surga' dunia.
Hal itu bermula saat ia menyampaikan paparannya dalam Diskusi Tematik pada Forum International Conference on Infrastructure di Jakarta, Rabu (12/6/2025). Fahri menyebutkan, pemerintah memiliki Program 3 Juta Rumah yang terdiri dari pembangunan dan renovasi di perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
Pembagian itu dilakukan untuk mencerminkan pendekatan kebijakan yang harus disesuaikan dengan keadaan wilayah masing-masing. Sebagai contoh, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pariwisata untuk menata kawasan permukiman nelayan di wilayah pesisir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Suatu hari seluruh wilayah pesisir akan seperti Maldives. Di masa depan, kita akan memiliki 13.000 'Maldives' di Indonesia," katanya dalam acara tersebut.
Lanjut ke kawasan perdesaan, pendekatan yang diambil oleh pemerintah adalah renovasi rumah yang sudah ada menjadi hunian yang layak. Sebab, mayoritas warganya sudah memiliki lahan.
Untuk renovasi rumah tersebut, pemerintah akan memberikan Rp 21,5 juta per unit rumah. Rinciannya Rp 1,5 juta untuk fasilitator, Rp 2,5 juta untuk keluarga yang merenovasi rumah, dan Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan. Pemerintah juga akan mendorong koperasi lokal sebagai penyuplai bahan bangunan untuk renovasi rumah.
"Jadi ini juga kabar baik untuk mereka yang memiliki bisnis dinding, besi, kayu, ini bisa menjadi peluang. Jadi ini waktu yang tepat untuk membuka pabrik di Indonesia karena akan banyak permintaan dalam 5-10 tahun yang akan datang," ujarnya.
Sementara itu, untuk hunian di perkotaan atau urban, tantangan utamanya adalah mahalnya harga tanah. Maka dari itu, pemerintah ingin mendorong budaya hidup di hunian vertikal melalui pembangunan rumah susun (rusun).
"Jadi subsidi harus ke hunian vertikal dengan memberikan tanah gratis misalnya dan kemudian mereka mulai membangun hunian vertikal dan mereka akan mulai tinggal di rusun," tuturnya.
Fahri menuturkan, hal itu harus dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian khusus di sektor ketahanan pangan. Untuk mewujudkannya, diperlukan lahan untuk itu.
Proyeksi kebutuhan pembiayaan di sektor perumahan sekitar Rp 30 triliun per tahun. Sektor ini disebut bisa menggerakkan 185 sektor industri terkait, meningkatkan ekonomi, hingga menciptakan lapangan kerja.
"Saya pikir sektor perumahan akan menjadi faktor yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia," tutupnya.
Sebagai informasi, terkait penataan kawasan pesisir ini, Fahri sempat mengatakan bahwa sebanyak 1.300 kawasan dari 13.000 pesisir di Indonesia akan ditata setiap tahunnya. Hal itu akan dilakukan mulai 2026 mendatang.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(abr/zlf)
