.webp)
Pemerintah akan menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk buruh. Rencananya serah terima 100 kunci akan dilakukan pada 1 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh.
Melihat catatan detikcom, proses penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli digelar pada Kamis (19/4/2025) lalu. Sementara, serah terima akan dilakukan kurang dari satu bulan.
Bagaimana progres persiapan jelang serah terima 100 kunci bulan depan? Apakah ada penawaran dari pemerintah agar buruh mudah saat mengajukan KPR?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisaris BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) Heru Pudyo Nugroho mengatakan kriteria calon penerima rumah subsidi untuk buruh masih dibahas. Ia berkoordinasi dengan Bank BTN selaku penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terbesar dan beberapa asosiasi buruh.
Kemudian, Badan Pusat Statistik juga akan terlibat untuk melakukan pengecekan data antara yang mereka punya dengan milik buruh yang ingin membeli rumah subsidi tersebut.
"Akan kita upayakan. Sementara dengan BTN karena penyalur terbesar kan BTN. Tidak menutup kemungkinan bank-bank yang lain juga kita dorong," kata Heru saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Lebih lanjut, Heru menyampaikan BTN akan melakukan pendekatan dengan buruh-buruh yang dinilai memenuhi kriteria untuk mengambil KPR subsidi.
"Nanti bank penyalur terutama BTN yang akan approaching gitu kan supaya segera bisa realisasi akad sebelum tanggal 1 atau paling tidak tanggal 1 sudah siap untuk akad. Nanti malam kita rapatkan ya," ungkap Heru.
Ia juga telah bertemu dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Ghani untuk membahas hal ini.
"Tadi malam saya ketemu Pak Andi Ghani, sudah sampai jam 9.15 malam itu untuk bicarakan program ini. Beliau juga mau lah untuk membantu, meng-endorse ke teman-teman buruh tentunya dengan sesuai kriteria yang sudah kita tetapkan," tuturnya.
Meskipun saat ini kriteria masih disusun, Heru mengatakan calon debitur tersebut minimal memenuhi persyaratan seperti belum memiliki rumah sebelumnya, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan memenuhi persyaratan dari bank tempat mengajukan KPR.
"Kriterianya yang sudah dibicarakan dengan BTN, dengan bank-bank penyalu, tentunya yang payment capacity-nya masuk, persyaratan rumah pertama, ya kan, terus masuk kriteria MBR, sesuai dengan assessment bank," ungkapnya.
Masyarakat dari berbagai daerah yang berprofesi buruh dapat mengikuti program ini. BP Tapera juga akan terbuka mengenai daftar debitur yang terpilih dalam acara seremonial serah terima 100 kunci pada 1 Mei nanti.
"(Serah terima) 3-4 tempat, bukan di Jakarta saja, termasuk dengan di daerah juga. Sama seperti buruh kemarin. (Transparansi daftar 100 debitur yang sudah serah terima kunci?) Oh iya dong, nanti kita rilis lah," ujar Heru.
Selain kriteria yang telah disebutkan Heru, menurut website BP Tapera, syarat lainnya untuk bisa membeli rumah subsidi melalui skema FLPP adalah WNI, bisa dibeli orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami-istri. Selain itu, batas maksimal pendapatan tetap maupun tidak tetap tidak melebihi Rp 8 juta per bulan merujuk pada Keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.
Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa tenor cicilan rumah subsidi maksimal 20 tahun dengan bunga fixed 5 persen. Saat ingin membeli rumah subsidi, calon pembeli harus membayar down payment (DP) 1 persen dari harga rumah.
Untuk cicilan rumah yang dibayarkan, kata Heru, sudah mencakup berbagai jenis asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit.
"Hanya 1 persen (DP). Kalau Bodetabek Rp 185 juta, berarti hanya ada 1.850.000 uang mukanya. Angsuran sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit. Kalau meninggal, otomatis dianggap lunas," tambahnya.
Untuk rumah subsidi yang didapatkan yaitu bangunan dengan luas minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Lalu untuk luas tanahnya minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.
Saat ditemui wartawan seusai acara, Heru menuturkan lokasi rumah subsidi untuk buruh, rencananya akan berada di dekat sentra-sentra industri agar tidak terlalu jauh jarak rumah ke tempat kerja. Nantinya, BP Tapera juga akan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjaring peminatan, cara menggunakan sistem informasi KPR subsidi perumahan (SiKasep) untuk membeli rumah subsidi, persyaratan administrasi hingga melibatkan bank penyalur.
(aqi/aqi)
