.webp)
Ibu Kota Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Saat ini, proses pemindahan masih dilakukan seiring dengan pembangunan di IKN yang juga dikebut.
Saat ini sudah ada beberapa bangunan yang sudah selesai dan bisa digunakan untuk bekerja, khususnya di area pemerintahan. Maka dari itu, rencananya para aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan pada April 2025.
Banyak yang bertanya-tanya mengenai nasib Jakarta jika ibu kota sudah benar-benar dipindahkan ke IKN. Menurut Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, Jakarta justru diprediksi akan menjadi lebih layak huni apabila ibu kota pindah ke IKN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam konteks relokasi ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta diproyeksikan menjadi lebih layak huni dengan berkurangnya kemacetan lalu lintas, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap meningkatkan nilai properti di berbagai area. Pengosongan gedung-gedung pemerintah di lokasi strategis dapat menciptakan peluang baru untuk pengembangan komersial di dalam kota," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (13/12/2024).
Berdasarkan penelitian Colliers, Jakarta, dengan infrastruktur yang berkembang pesat dan sejarah ekonomi yang kuat, tetap menjadi magnet investasi bagi pelaku bisnis domestik dan internasional. Sebagai pusat ekonomi nasional, Jakarta memainkan peran penting melalui sektor perdagangan, informasi dan komunikasi, industri, dan keuangan.
Berpindahnya pusat pemerintahan dan ibu kota ke IKN, tentu akan meninggalkan banyak gedung-gedung kosong. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan terhadap gedung kosong tersebut. Pertama, mengonversi gedung pemerintah menjadi perhotelan.
Namun perlu dicatat tidak semua gedung sesuai untuk diubah menjadi hotel bisnis besar. Struktur yang lebih kecil dan unik mungkin lebih cocok untuk diubah menjadi hotel butik dengan kapasitas sekitar 60 kamar. Meskipun Jakarta saat ini dikenal sebagai pusat bisnis, kota ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.
Kedua, gedung-gedung kantor yang kosong bisa dikonversi menjadi tempat tinggal. Sektor perkantoran komersial di Jakarta sedang menghadapi kelebihan pasokan, dengan 2,43 juta meter persegi ruang kosong, sehingga memperketat persaingan dan menyulitkan gedung-gedung lama untuk menarik penyewa.
Dalam konteks ini, mengubah kantor lama pemerintah menjadi unit hunian tampaknya bisa menjadi pilihan yang paling realistis dan strategis.
(abr/abr)
