.webp)
Presiden Joko Widodo memiliki program untuk pengadaan perumahan di Indonesia bernama Program Sejuta Rumah (PSR). Jelang akhir masa jabatannya bulan depan, bagaimana progres program tersebut?
Melihat dari catatan detikcom pada Agustus 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian PSR hingga akhir Juli 2024 sudah menembus 617.622 unit atau sekitar 59,23% dari total target nasional.
"Capaian PSR Juli 2024 sebesar 617.622 unit atau 59.23 persen dari total target nasional. Angka tersebut meliputi capaian pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 484.119 unit dan non MBR sebesar 133.503 unit di seluruh Indonesia," sebut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, seperti yang dikutip pada Rabu (11/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dilihat secara year on year, capaian PSR bulan Juli 2024 sebesar 617.622 unit mengalami peningkatan dibandingkan capaian PSR bulan Juli 2023 yaitu sebesar 585.604 unit.
"Kami yakin menjelang akhir tahun 2024 ini jumlah capaian PSR bisa menembus angka satu juta unit. Sebab saat ini proses pembangunan rumah di lapangan juga terus dilaksanakan dan kebutuhan hunian layak oleh masyarakat juga terus meningkat," ujar Iwan.
Menanggapi capaian pembangunan perumahan dari Program Sejuta Rumah ini, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan program ini memiliki target realisasi yang sedikit apabila dibandingkan dengan angka backlog rumah yang mencapai Rp 12,7 juta.
"Kalau sejuta rumah ini yang ada adalah reliable. Itu kan hanya yang dibiayai sama FLPP itu rumah barunya. Kemudian kalau pun yang lainnya rumah sewa itu kecil kan jumlahnya, tidak bisa sampai 10.000. Kemudian menggunakan pembangunan Rutilahu (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) kan jumlahnya juga relatif kecil seperti itu. Dari angka itu, bagi sebuah program, reliablenya, realisasinya, yang pembiayaan rumah baru itu kan memang sangat sedikit," jelas Joko.
Program Sejuta Rumah ini perlu ada evaluasi, katanya, salah satunya perihal kebijakan. Sebab, kebijakan dapat mempengaruhi perkembangan lingkungan di sektor properti.
"Harus, karena pendekatannya kan menjadi faktor penumbung ekonomi. Otomatis harus lebih besar, efort yang lebih banyak, dan perhatian atas kebijakan itu," ujar Joko.
Selain kebijakan, Joko juga berharap ada peningkatan dalam penganggaran karena pemerintah hanya mengalokasikan 0,6% anggaran APBN untuk perumahan. Kemudian, kuota FLPP juga tidak begitu banyak hanya sekitar 166.000-200.000 pada Agustus lalu.
Dia merasa untuk merealisasikan program pembangunan perumahan ini juga perlu dibarengi dengan Kementerian yang mendukung. Dia menilai memang sudah seharusnya Kementerian Perumahan berdiri sendiri agar kinerjanya optimal.
Terakhir, dia menyayangkan sektor properti belum menjadi program stabilisasi nasional. Padahal menurut Joko properti merupakan salah satu sektor yang dapat mendongkrak perekonomian nasional.
"Dengan menjadi program stabilisasi nasional maka environment tadi seperti kebijakan, aturan bisa insya Allah akan ada relaksasi, simplifikasi dan sebagainya. Penganggaran pun sudah pasti disiapkan dengan lebih fokus," jelasnya.
Senada dengan Joko, CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda mengungkapkan ada banyak evaluasi dari Program Sejuta Rumah Jokowi. Dia menilai program ini belum tercapai optimal.
"Karena kan dari target satu juta itu, tiap tahunnya paling 600 ribu sampai 700. unit yang terbangun. Dan itu sebetulnya 600 ribu sampai 700 ribu itu bukan sepenuhnya rumah buat MBR, buat rumah backlog, karena kan ada rumah dinas, ada rumah umum, ada juga pembiayaan rumah swadaya. Swadaya kan renovasi, jadi sebenarnya itu bukan buat mengurangi backlog sepenuhnya," ungkapnya.
Beberapa evaluasi yang perlu dilakukan dari program ini adalah mengenai anggaran. Sebagai program prioritas pemerintahan Jokowi, dia menilai jumlah yang dikeluarkan sangat sedikit yakni sekitar 1% dari APBN. Sementara, jika dibandingkan dengan keperluan untuk kesehatan atau pendidikan anggarannya bisa 5-6% dari APBN.
"Nah sektor perumahan sebetulnya yang jadi sektor unggulan Jokowi, kok hanya 1%. Ini kan jadi tidak maksimal gitu. Kita pun paham anggaran APBN terbatas, tapi harusnya bisa ditingkatkan minimal 5% gitu ya," sebutnya.
Lalu, dia juga melihat beberapa rumah baru yang dibangun di era Jokowi banyak yang terbengkalai. Dia menyayangkan hal tersebut, seharusnya lokasi pembangunan rumah dekat dengan transportasi umum agar dekat kemana pun.
Terakhir, dia berharap nantinya Kementerian Perumahan bisa bahu membahu dengan Badan Bank Tanah dan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk percepatan pembangunan perumahan di Indonesia dan menekan angka backlog.
"Itu harusnya lebih dioptimalkan. Karena nanti tiga badan itu, Kementerian Perumahan, Badan BP3, sama Bank Tanah harusnya bisa berkoordinasi lebih bagus. Kalau itu kelembagaan itu berjalan, terutama dari pembiayaan akan menjanjikan," pungkasnya.
(aqi/zlf)
