.webp)
Upacara HUT RI ke-79 perdana dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Setelah dilakukan perhelatan akbar tersebut, banyak yang mengira pembangunan IKN telah usai.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah anggapan tersebut. Bahkan dia mengatakan pembangunan IKN baru saja dimulai.
"IKN ini baru mulai, orang merasanya sudah 17 Agustus sudah selesai. No, masih baru mulai. Investor baru mulai masuk, investor yang baru mulai masuk belum ada jalannya, jaid harus kita bikin jalannya MUT, airnya, listriknya, (IKN) baru mulai," katanya kepada wartawan di gedung DPR RI, Rabu (28/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basuki menuturkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Misalnya seperti mengerjakan fasilitas lain untuk infrastruktur yang akan dibangun oleh investor.
Untuk kelanjutan pembangunan IKN, pemerintah juga sudah menyiapkan anggarannya. Misalnya pada Kementerian PUPR.
Pada tahun 2025, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran Rp 75,63 triliun. Dari total tersebut, sebanyak Rp 4,19 triliun digunakan untuk pembangunan IKN, seperti di sektor hunian, jalan tol, pembangunan kantor, dan lainnya.
Walau demikian, anggaran tersebut masih dirasa kurang dari total kebutuhan Rp 24,51 triliun untuk pembangunan IKN. Maka dari itu, ia meminta tambahan anggaran sebesar Rp 20,32 triliun.
Rinciannya, sebanyak Rp 13,82 triliun dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol, jalan nasional, hingga bandara IKN. Lalu, dibutuhkan Rp 6,25 triliun untuk membangun kantor kementerian dan lembaga negara, sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga pembangunan sekolah dan puskesmas.
Lalu dibutuhkan anggaran tambahan Rp 0,25 triliun untuk melanjutkan pembangunan hunian vertikal TNI dan pengadaan Harmag pada 47 tower ASN dan Hankam.
Tambahan anggaran Rp 20,32 triliun ini termasuk ke dalam permintaan tambahan anggaran keseluruhan Kementerian PUPR yang berjumlah Rp 61,3 triliun.
Kementerian PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp 61 T
Basuki menyampaikan rincian tambahan anggaran Rp 61,3 triliun ini akan digunakan untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebanyak Rp 18,89 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 22,19 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp 12,72 triliun, dan Direktorat Jenderal Perumahan sebesar Rp 7,51 triliun.
Basuki mengatakan, Kementerian PUPR sudah menyampaikan usulan penambahan anggaran melalui Surat Menteri PUPR Nomor 725 tanggal 8 Agustus untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat terbatas tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2025 pada 5 Agustus lalu.
Ia menuturkan, anggaran yang dibutuhkan Kementerian PUPR untuk 2025 yaitu Rp 176,9 triliun sementara saat ini pagu anggaran yang diberikan adalah Rp 75,63 triliun maka dari itu masih dibutuhkan tambahan anggaran Rp 61,3 triliun.
Ia pun merincikan uang tersebut akan digunakan untuk berbagai hal, seperti dukungan ketahanan pangan dan energi, jaringan air baku dan bendungan, pengadaan tanah non-PSN, penyelesaian IKN (mulai dari jalan tol, pembangunan kantor, hingga sektor perumahan), jalan tol, infrastruktur (Daerah Otonom Baru) Papua, jembatan gantung, serta pembangunan SPAM. Lalu ada juga pembangunan sarana prasarana perguruan tinggi, pasar, dan olahraga.
Selanjutnya, untuk program penyediaan air minum dan layanan pengelolaan limbah, program padat karya, pembangunan prasarana air limbah, serta penataan kawasan permukiman.
Di bidang perumahan, akan digunakan untuk penyelesaian kebutuhan hunian di IKN, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah swadaya, pembangunan rumah khusus reguler, dan bantuan PSU bidang perumahan.
(abr/zlf)
